telusur.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menghapus kewajiban menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam berbagai pelayanan publik melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan ketentuan tersebut akan dipertegas dengan sanksi bagi instansi yang masih membebankan persyaratan fotokopi KTP kepada masyarakat.
"Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial," kata Khozin dikutip dari laman DPR, Rabu (18/11/2026).
Menurut Khozin, pemerintah tidak semestinya terus meminta masyarakat menyerahkan dokumen kependudukan yang datanya telah tersimpan dalam sistem negara.
Karena itu, revisi UU Adminduk akan mengubah pola pelayanan dari sistem pasif (stelsel pasif) menjadi sistem aktif (stelsel aktif), yakni pemerintah berkewajiban memastikan kebutuhan administrasi kependudukan warga terpenuhi tanpa prosedur berbelit.
"Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya. Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan," ujarnya.
Khozin menjelaskan, perubahan tersebut membutuhkan integrasi data kependudukan antarlembaga. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diarahkan menjadi identitas tunggal yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan pemerintah dan swasta.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sebenarnya sudah tersedia dalam basis data kependudukan pemerintah.
"Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara," tegasnya.
Selain penyederhanaan layanan, RUU Adminduk juga akan mengatur penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pelindungan data pribadi, pengawasan pelayanan, mekanisme pengaduan, serta sanksi terhadap pelanggaran administrasi kependudukan.
Khozin menekankan, digitalisasi pelayanan tidak boleh mengorbankan keamanan informasi maupun hak masyarakat atas pelindungan data.
"Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas," katanya.
Meski demikian, penghapusan persyaratan fotokopi KTP tersebut masih merupakan bagian dari rencana revisi UU Adminduk dan belum menjadi ketentuan baru yang berlaku. RD