Transformasi digital aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar mengubah dokumen kertas menjadi aplikasi. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus mampu mengubah cara kerja birokrasi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, transparan, dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka seminar ilmiah dalam rangka peringatan HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diikuti seluruh ASN. Sebab, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga terus berkembang. ASN dituntut mampu beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
Namun, Sumarno mengingatkan, penguasaan teknologi harus tetap berpijak pada jati diri ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
"Posisi kita itu adalah abdi. Tugas kita melayani, bukan dilayani. Ini harus terus kita ingat sebagai pondasi untuk bisa melayani masyarakat dengan baik," ujar sekda.
Dia menegaskan, status sebagai ASN merupakan pilihan yang diikuti tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gaji dan tunjangan yang diterima harus diimbangi dengan kinerja serta pengabdian yang nyata.
Menurut Sumarno, integritas juga menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan era digital. Dia menekankan, jangan sampai ASN terpapar praktik judi online dan pinjaman online ilegal.
Sekda mengingatkan, perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum dan etika sebagai aparatur negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga.
"ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita justru terpapar praktik-praktik yang melanggar hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Departemen Litbang DP Korpri Nasional, Oni Bibi Bintoro, mengatakan, transformasi digital ASN harus diikuti perubahan kompetensi, pola pikir, dan budaya kerja birokrasi.
Menurutnya, profesionalisme ASN pada era digital tidak cukup hanya diukur dari kemampuan mengoperasikan aplikasi atau menyelesaikan administrasi secara daring. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
Dicontohkan, seorang guru tidak cukup hanya menyelesaikan administrasi pembelajaran melalui aplikasi. Teknologi semestinya membantu guru mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan membaca atau berhitung, sehingga dapat diberikan pendampingan yang tepat.
Begitu pula dalam pelayanan publik. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu ASN mengolah data pengaduan masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang paling banyak muncul, hingga menyusun langkah penanganan.
Namun, Oni mengingatkan, penggunaan teknologi tetap membutuhkan pengawasan dan pertimbangan manusia. Sebab, banyaknya suatu keluhan tidak selalu menunjukkan jika persoalan tersebut paling mendesak untuk ditangani.
Dalam simulasi pengolahan 500 pengaduan masyarakat, misalnya, AI dapat mengelompokkan keluhan berdasarkan tema, seperti antrean pelayanan, persyaratan berulang, gangguan aplikasi, hingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Meski demikian, ASN tetap harus melakukan validasi. Keluhan yang jumlahnya sedikit, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat, tidak boleh diabaikan hanya karena berada di urutan bawah berdasarkan jumlah laporan.
"Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan berapa banyak aplikasi yang diumumkan, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan," ujarnya.
Oni juga mengingatkan empat hal yang harus menjadi perhatian ASN dalam memanfaatkan AI, yakni kewaspadaan terhadap informasi yang keliru atau halusinasi AI, keamanan dan privasi data, potensi bias algoritma, serta pentingnya pemeriksaan dan keputusan akhir oleh manusia (human oversight).
Ditambahkan, transformasi digital juga perlu didukung sistem manajemen ASN yang modern, termasuk pengembangan kompetensi dan manajemen talenta berbasis data. Dengan begitu, penempatan dan pengembangan karier ASN dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan sesuai kompetensi.
Di sisi lain, Korpri memiliki peran strategis dalam mendorong profesionalisme, solidaritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Momentum HUT ke-55 Korpri diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh anggota, untuk terus melakukan perubahan nyata dalam lingkungan kerja masing-masing.
"Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi negara harus semakin manusiawi," pesan Oni.
Melalui transformasi digital yang dibarengi integritas, profesionalisme, dan empati, ASN diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang semakin adaptif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. [ham]