telusur.co.id - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih kerap dilanda berbagai permasalahan untuk dapat berkembang, di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Diantaranya, penurunan volume usaha dan laba, melemahnya kolektibilitas pinjaman, bahkan penutupan tempat usaha.
"Itu merupakan pertanda bahwa usaha mikro dan kecil sedang menghadapi permasalahan ekonomi dan dampaknya dapat mengakibatkan kegagalan usaha dan terjerat masalah hukum," kata Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, Eviyanti Nasution, dalam penyuluhan hukum di Lampung.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 pelaku UMK yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Provinsi Lampung yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman atau literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak dan perseroan perorangan.
"Seperti masalah kredit macet, utang piutang, wanprestasi, masalah terkait ketenagakerjaan dengan karyawan dan sebagainya," ungkap Eviyanti.
Selain itu, lanjut Eviyanti, keterbatasan akses UMK kepada konsultan profesional, baik konsultan hukum maupun konsultan usaha/bisnis, juga merupakan kendala tersendiri yang memerlukan jalan keluar.
Agar para UMK dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memberikan solusi melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum perjanjian/kontrak. "Ini untuk memberikan pemahaman akan pentingnya perjanjian/kontrak dalam kegiatan berusaha," tegasnya.
Di samping itu, untuk mendorong UMK naik kelas, pelaku UMK juga diberikan pemahaman tentang tata cara dan manfaat pendirian perseroan perorangan dan kemudahan perpajakan bagi UMK.
"Pendirian perseroan perorangan merupakan suatu terobosan baru pemerintah untuk meningkatkan legalitas usaha mikro, menjadi perusahaan yang berbadan hukum," ulas Eviyanti.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
"Pendirian perseroan perorangan sekaligus menjawab permasalahan yang kerap melanda udaha mikro. Yaitu, kesulitan akses ke berbagai lembaga produktif dalam rangka pemgembangan usaha," tutupnya.[Fhr]
