telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengkritik program pemulihan industri, pariwisata dan investasi yang menjadi major project BMKG dalam RAPBN 2021. Selain dinilai tidak tepat dalam masa pandemi, pemulihan industri dan  pariwisata juga sulit dicapai hingga tahun 2022.

"Program pemulihan industri, pariwisata dan investasi kenapa menjadi major project BMKG. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) saja memprediksi sektor parisiwisata baru normal pada tahun 2022. Tapi kenapa BMKG malah memprioritaskan ini dalam RAPBN 2021. Saya rasa program ini tidak tepat apalagi dijadikan major project dalam RAPBN 2021."  Kata Sigit Sosiantomo, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan BMKG, Senin (21/9).

Selama masa pandemi, kata Sigit,  seharusnya BMKG memprioritaskan program untuk perlindungam sosial dan kesehatan yang tentunya disesuaikan dengan Tupoksinya. Seperti memperbanyak program sekolah lapang bagi nelayan dan petani. 

"Seharusnya BMKG memperbanyak program sekolah lapang untuk nelayan dan petani guna meng-upgrade pengetahuan mereka dalam menjalankan profesinya. Ini jelas sangat membantu mereka dan menunjukan keberpihakan pada masyarakat kecil disaat pandemi." kata Sigit yang juga politisi PKS.

Sigit menilai sekolah lapang cuaca untuk para nelayan sudah berjalan  sangat bagus karena  memberi pengetahuan kepada nelayan kapan dan kemana mereka mesti melaut dan  menangkap ikan.

"Dengan sekolah lapang cuaca ini nelayan mendapat informasi dari BMKG dimana potensi kumpulan ikan dilaut setiap hari. Jadi mereka sudah bukan mencari ikan lagi, tapi langsung ke lokasi penangkapan ikan" Kata Sigit.

Sementara itu, alokasi anggaran yang disiapkan BMKG untuk sekolah lapang cuaca khususnya untuk nelayan masih sangat jauh dari kebutuhan. Jumlah nelayan yang ada di Indonesia mencapai 2,265 juta dimana 80% diantaranya adalah nelayan berskala kecil.

Sementara yang dialokasikan pada RAPBN 2021 untuk 3800 nelayan di 38 lokasi dengan anggaran sebesar Rp4,75 miliar. Sedangkan untuk program sekolah lapang iklim yang ditujukan untuk para petani pada RAPBN 2021 dianggarkan sebesar Rp5,96 miliar untuk 2100 petani di 42 lokasi.

"Jika melihat anggaran yang disiapkan BMKG untuk petani dan nelayan ini masih sangat kecil. Jumlah petani dan nelayan yang mendapat pelatihan juga sangat terbatas, padahal mereka sangat membutuhkan tambahan wawasan terkait iklim dam cuaca agar bisa memaksimalkan usaha mereka.  Seharusnya ini yang menjadi fokus BMKG  dan jumlah peserta dan lokusnya juga ditambah agar tidak makin banyak yang kelaparan disaat pandemi," kata Sigit.

Seperti diketahui, disaat pandemi nelayan merupakan kelompok yang sangat rentan terdampak dari sektor perekonomian. Berdasarkan data BPS tahun 2017, nelayan menyumbang angka kemiskinan nasional sebesar 25%. Dan disaat pandemi, gambaran ini tentu menjadi karakteristik spesifik kerentanan nelayan  dalam konteks sosial-ekonomi, khususnya dalam menghadapi Covid-19 saat ini. [ham]