telusur.co.id - Langit Ukraina menghitam pada Februari 2022. Rudal-rudal meluncur menembus udara, tank bergerak melintasi perbatasan, dan perang yang semula diperkirakan berlangsung singkat berubah menjadi konflik berkepanjangan.

Dunia belum sempat bernapas lega, Timur Tengah kembali bergolak dan mendidih. Serangan Hamas pada Oktober 2023 memicu operasi militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza. Kota-kota runtuh, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara korban sipil terus bertambah.

Belum berhenti di sana, pada pertengahan 2025, Israel dan Iran untuk pertama kalinya terlibat dalam konfrontasi militer secara langsung. Ancaman perang regional membuat dunia kembali menahan napas.

Di tengah lanskap dunia yang dipenuhi rivalitas kekuatan besar, perlombaan senjata, dan meningkatnya ketidakpercayaan antarnegara. Muncul gerakan dari parlemen dunia. Dalam banyak kesempatan, harapan justru tumbuh dari ruang-ruang parlemen.

Di sanalah diplomasi menemukan wajahnya yang berbeda. Tidak melalui ancaman, melainkan percakapan. Tidak dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kekuatan gagasan. Ketika hubungan diplomatik antarnegara membeku, parlemen tetap memiliki ruang untuk membuka dialog, mempertemukan pihak-pihak yang berbeda kepentingan, dan menjaga agar komunikasi tidak benar-benar terputus.

Sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa perang mungkin dimulai oleh senjata, tetapi perdamaian hampir selalu lahir dari keberanian untuk berbicara dan diplomasi. Dan parlemen Indonesia memilih berada di jalur itu.

Di Balik Diplomasi Perempuan Tangguh

Sore 18 April 2025, cahaya matahari memantul di permukaan Selat Bosphorus, Istanbul, Turki. Di sebuah ruang sidang megah, ratusan wakil rakyat dari puluhan penjuru dunia berkumpul dalam satu keprihatinan: Nasib Palestina yang masih berdarah.

Di antara mereka, berdiri seorang perempuan Indonesia yang tangguh, yang dengan mantap melangkah ke podium, berbicara dengan gagah dan lantang di hadapan forum The Group of Parliaments in Support of Palestine. Sosok itu adalah Puan Maharani. Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Puan merupakan satu-satunya tokoh perempuan yang berdiri satu baris dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ketua Parlemen Palestina, Malaysia, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Senegal, Aljazair, Azerbaijan, dan Mesir.

Mereka tidak datang membahas perdagangan ataupun investasi. Agenda mereka jauh lebih mendasar yakni bagaimana memastikan dunia tidak berhenti memandang penderitaan rakyat Palestina. “Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ditunjukkan melalui berbagai sarana. Selain diplomasi Pemerintah, DPR juga ikut berperan melalui diplomasi parlemen yang salah satunya dilakukan pada forum-forum internasional seperti ini,” kata Puan di hadapan parlemen dunia.

Bagi Puan, kehadiran di forum tersebut bukan sekadar memenuhi undangan diplomatik. Kehadiran parlemen Indonesia merupakan kelanjutan dari amanat konstitusi yang telah hidup sejak republik ini lahir bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Namun Indonesia tidak berhenti pada retorika. Dalam forum itu, Puan mendorong agar parlemen dunia mengambil langkah nyata. Dukungan terhadap Palestina tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan belasungkawa atau kecaman politik. Dukungan harus diterjemahkan menjadi tekanan diplomatik, bantuan kemanusiaan, penguatan hukum internasional, hingga kerja sama antarlembaga legislatif.

“Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan demi memastikan kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud,” ucap Puan, meyakinkan.

Menurut Puan, perjuangan Palestina tidak hanya berhenti pada penghentian perang. Dunia harus mulai memikirkan apa yang terjadi setelah dentuman senjata berhenti. Bagaimana sekolah dibangun kembali, rumah sakit dipulihkan, institusi pemerintahan diperkuat, dan masyarakat Palestina memperoleh kesempatan untuk hidup secara bermartabat.

Semangat itu berlanjut beberapa pekan kemudian ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Forum ini mempertemukan 54 parlemen anggota OKI bersama puluhan organisasi pengamat dari berbagai kawasan dunia

Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen berubah menjadi ruang perjumpaan dunia Islam. Berbagai bahasa terdengar bersahutan di lorong-lorong parlemen. Para ketua parlemen dari puluhan negara datang membawa pengalaman yang berbeda tentang perang, demokrasi, perubahan iklim, hingga krisis ekonomi. Namun satu tema menyatukan mereka yakni membangun masa depan yang lebih damai.

Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat konsolidasi internasional mengenai Palestina. Dalam berbagai pertemuan bilateral dengan Aljazair, Bahrain, Oman, hingga Republik Ceko, isu kemanusiaan selalu menjadi pembahasan utama.

Tetapi Parlemen Indonesia tidak hanya berbicara tentang perang. Indonesia mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam untuk mulai membahas tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan institusi negara, transparansi, dan demokrasi. Sebab perdamaian yang berkelanjutan hanya mungkin tumbuh jika negara memiliki pemerintahan yang kuat dan mampu melayani rakyatnya.

Forum itu juga menandai dimulainya kepemimpinan Indonesia melalui Puan Maharani sebagai Presiden PUIC ke-19. Amanah tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia Islam yang dipercaya mampu menjembatani berbagai perbedaan.

Gema DPR di Panggung Dunia Semakin Menyala

Beberapa bulan kemudian, perjalanan diplomasi parlemen Indonesia berlanjut ke Seoul. Dalam Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA, Indonesia memperluas pembahasan. Bukan hanya Palestina, tetapi juga Ukraina, Sudan, Yaman, dan berbagai konflik lain yang terus memperlihatkan rapuhnya tatanan internasional.

Pesan yang dibawa Indonesia sederhana tetapi kuat. Perdamaian bukan semata urusan diplomat atau militer. Perdamaian juga dibangun melalui kebijakan publik, anggaran negara yang berpihak kepada kemanusiaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta parlemen yang aktif mengawasi pemerintah agar tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Di Seoul, diplomasi Indonesia bahkan bergerak melampaui isu keamanan. Pertemuan dengan parlemen Korsel membahas investasi hijau, energi terbarukan, pendidikan, hingga pertukaran generasi muda. Inilah wajah lain diplomasi parlemen: bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membuka peluang pembangunan.

Setelah Seoul, perhatian DPR tidak berhenti di Timur Tengah. Ketika Myanmar diguncang gempa bumi pada saat konflik internal masih berlangsung, Indonesia kembali mengambil inisiatif.

Melalui Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Tashkent, delegasi Indonesia mengajak parlemen ASEAN menyusun resolusi darurat mengenai Myanmar.

Parlemen Indonesia mendesak penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan meminta agar bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan tanpa hambatan.

Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri mengambil inisiatif luar biasa. Ia mengajak seluruh parlemen negara ASEAN untuk bersama-sama menginisiasi resolusi darurat terkait Myanmar. "Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil," tegasnya di hadapan forum ASEAN+3.

Langkah tersebut membuahkan hasil. Resolusi mengenai krisis kemanusiaan Myanmar berhasil disahkan dalam forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), memperlihatkan bahwa diplomasi parlemen dapat menghasilkan keputusan yang nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

Melalui BKSAP, diplomasi parlemen Indonesia dijalankan secara sistematis melalui forum multilateral, hubungan bilateral, kerja sama regional, hingga diplomasi individu anggota DPR.

Salah satu langkah terbesarnya adalah pembentukan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) pada awal 2025. Jaringan tersebut menjadi pintu bagi DPR RI untuk memperkuat hubungan dengan parlemen dari berbagai belahan dunia.

Berbeda dengan diplomasi pemerintah yang sering kali terikat prosedur formal, diplomasi parlemen memiliki ruang yang lebih lentur. Hubungan antarsesama anggota parlemen memungkinkan tumbuhnya kepercayaan personal yang pada akhirnya memperkuat hubungan antarnegara. Karena pada akhirnya, diplomasi bukan hanya soal dokumen yang ditandatangani, tetapi juga kepercayaan yang dibangun.

DPR Siap Memainkan Peran Yang Lebih Besar

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus 2026 akan menjadikan DPR sebagai pusat konsolidasi parlemen ASEAN. Pada Juli 2026, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah AIPA Caucus yang diharapkan memperkuat posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kawasan Asean.

“AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi eksekutif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Setahun kemudian, Indonesia juga akan menyelenggarakan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), forum yang memperluas jejaring parlemen hingga kawasan Pasifik. Agenda-agenda tersebut menunjukkan satu hal yaitu Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti dinamika global, tetapi mulai ikut membentuknya.

Di tengah dunia yang semakin dipenuhi konflik dan polarisasi, DPR RI berusaha menghadirkan wajah Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan dialog, kerja sama, dan kemanusiaan.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari jumlah tentaranya atau kecanggihan persenjataannya. Ia juga diukur dari kemampuannya menjaga harapan ketika dunia mulai kehilangan arah.

Dan selama masih ada ruang percakapan, selama masih ada keberanian untuk berdialog, selalu ada kemungkinan bahwa perdamaian akan menemukan jalannya. Dan Parlemen Indonesia tetap menjaga perdamaian tetap menyala.