telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana gunung api, mulai dari sistem pemantauan, jalur evakuasi, pendataan kelompok rentan hingga koordinasi antarinstansi.
Hal itu disampaikan Edi dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI itu membahas kesiapsiagaan, mitigasi, dan langkah antisipasi menghadapi potensi erupsi gunung berapi di Indonesia.
Selain Edi, diskusi menghadirkan Plt Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan dan Plh Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani sebagai narasumber. Diskusi dimoderatori jurnalis Kompas.com, Adhyasta Dirgantara.
Edi mengatakan posisi Indonesia yang memiliki banyak gunung api aktif membuat mitigasi tidak boleh berhenti pada sosialisasi. Kesiapan harus dibangun sebelum bencana terjadi.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara. Jangan sampai ada wilayah yang kesulitan membangun jalur evakuasi, padahal jalur evakuasi sangat menentukan keselamatan rakyat,” kata Edi.
Menurut Politisi dari PDI Perjuangan ini, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Namun, implementasi regulasi tersebut harus diperkuat pada fase sebelum, saat, hingga setelah bencana.
Edi menyebut sedikitnya tujuh aspek yang harus menjadi perhatian, yakni pemantauan aktivitas gunung api dan penyampaian informasi secara cepat, kesiapan jalur evakuasi dan pengungsian, simulasi berkala, pemetaan kelompok rentan, konsistensi tata ruang, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat.
“Data itu awal dari seluruh aktivitas kita. Kebijakan dan anggaran tidak bisa dilepaskan dari data,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memiliki data rinci mengenai kelompok rentan, mulai dari lansia, anak-anak, penyandang disabilitas hingga warga yang sedang sakit di kawasan berisiko.
Edi juga mengingatkan pentingnya konsistensi tata ruang. Menurut dia, kawasan dengan tingkat risiko bencana tinggi tidak boleh terus berkembang menjadi permukiman tanpa mempertimbangkan keselamatan masyarakat.
Koordinasi BMKG, BNPB, Basarnas, Badan Geologi, pemerintah daerah, TNI dan Polri juga harus diperkuat agar tidak muncul ego sektoral ketika bencana terjadi.
“Masyarakat jangan dijadikan objek, tetapi harus menjadi subjek. Bencana adalah kerja kita bersama dan harus membangkitkan kembali semangat gotong royong,” kata Edi.
BNPB Ingatkan Ancaman Tak Berhenti Saat Erupsi
Sementara itu, Plt Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan mengatakan kondisi geologis Indonesia membuat ancaman erupsi gunung api harus mendapat perhatian serius.
Indonesia berada di kawasan cincin api dan pertemuan lempeng tektonik yang menyebabkan tingginya aktivitas vulkanik.
Menurut Berton, ancaman gunung api bukan hanya berasal dari letusan. Bahaya juga dapat berupa lontaran material pijar, gas beracun, aliran lava, hujan abu, awan panas hingga banjir lahar.
“Gas beracun ini yang paling kita takuti sebenarnya. Kadang-kadang tidak terlihat atau tidak terasa, tetapi dalam konsentrasi di atas ambang batas dapat membahayakan manusia dan hewan di sekitarnya,” ujar Berton.
Ia mengatakan ancaman bahkan dapat terus terjadi setelah aktivitas erupsi mereda. Material vulkanik yang menumpuk di lereng maupun aliran sungai bisa terbawa hujan dan memicu banjir lahar.
Karena itu, pemantauan curah hujan dan debit air sungai di sekitar gunung api harus menjadi bagian dari sistem mitigasi.
Selain itu, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, pemetaan kawasan rawan bencana dan pemanfaatan teknologi geospasial perlu terintegrasi agar masyarakat dapat segera diarahkan ke jalur yang aman.
Berton mengingatkan, ketika status gunung api mencapai Level III atau Siaga, masyarakat harus mematuhi rekomendasi otoritas mengenai kawasan yang harus dikosongkan. Sedangkan pada Level IV atau Awas, potensi ancaman semakin besar sehingga evakuasi menjadi prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah jurnalis yang dilaporkan hilang kontak ketika menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
“Kami dari BNPB turut memberikan rasa prihatin dan empati terhadap hilang kontaknya wartawan atau jurnalis. Doa kita bersama, para jurnalis ini segera ditemukan,” kata Berton.
Edi menambahkan, penguatan mitigasi juga harus disertai dukungan anggaran yang memadai bagi lembaga-lembaga kebencanaan.
Menurut dia, kehadiran negara tidak cukup diukur dari respons setelah bencana terjadi, tetapi juga dari seberapa siap negara mengantisipasi risiko dan melindungi masyarakat sebelum bencana datang.
