Telusur.co.id - Pemerintah harus memiliki sistem untuk melacak identitas biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Timwas Umroh dan Haji DPR, Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/4/18).

“Nah, semantara kalau sekarang ini banyak tipuan, karena Departemen Agama belum memnggunakan sistem digital dalam melacak itu semua,” ucap Fahri.

Menurut Fahri, Banyaknya kasus yang menimpa para calon jamaah haji dan umroh, karena Kementerian Agama belum menggunakan sistem sehingga mudah untuk ditipu.

Kemenag juga diharap berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, hanya Kemenkumham yang bisa memberikan perizinan suatu perusahaan.

“Dengan begitu, bila ada perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan dan punya pretensi untuk menipu, dia bisa terlacak dari awal,” ujar Fahri lagi.

Anggota DPR dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menyatakan perlu adanya edukasi yang masif kepada masyarakat untuk bisa menemukan sendiri perusahaan-perusahaan yang punya track record yang buruk atau tidak punya perizinan yang lengkap.

“Terutama kita dapat berkomunikasi dengan perusahaan di Arab Saudi untuk melacak apakah sebuah perusahaan itu betul-betul punya mitra atau tidak disana?” imbuhnya.

Menurut Fahri, semua ini bisa selesai kalau Kemenag, tentunya dengan perusahaan-perusahaan diluar negeri untuk melacak, apakah sebuah perusahaan tersebut punya mitra atau tidak disana.

“Soal ketegasan dan lain-lain, itu soal evaluasi dan monitoring rutin. Jadi, jangan kemudian kalau ada masalah baru terlihat tegas. Justru kita harusnya antisipatif,” pungkas Fahri Hamzah.[far]