telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan DPR bukan mencari pihak yang salah dalam kasus kecelakaan kereta api, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
Menurut Erna, angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih memprihatinkan dan bahkan cenderung meningkat. Ia menyebut rata-rata terdapat sekitar 24 korban kecelakaan kereta api setiap hari.
“Yang menjadi perhatian utama adalah titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Di negara maju, perlintasan sebidang hampir sudah tidak ada lagi karena memang sangat berisiko,” ujar Erna kepada wartawan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPP/Basarnas, serta menghadirkan Korlantas Polri, KNKT, Direktur Utama PT KAI, dan Direktur Utama PT KCI di Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan PT KAI dalam menutup lebih dari 70 perlintasan sebidang yang dinilai berbahaya dan memiliki volume lalu lintas tinggi.
Erna menilai, solusi jangka pendek yang paling mendesak adalah memperbaiki sistem keselamatan secara menyeluruh dan terintegrasi. Menurutnya, sistem tersebut harus mencakup pembenahan rambu-rambu, sistem peringatan dini, hingga penjagaan pintu perlintasan.
Ia mencontohkan masih adanya persoalan pada rambu pembantu yang dinilai membingungkan pengguna jalan, serta belum optimalnya sistem early warning ketika terjadi potensi kecelakaan di jalur kereta.
“Masih ada waktu sekitar tiga menit yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masinis untuk melakukan pengereman. Karena itu, sistem peringatan dini sangat penting,” katanya.
Selain itu, Erna juga menekankan pentingnya keberadaan petugas penjaga di pintu perlintasan guna meminimalkan risiko kecelakaan.
Untuk jangka panjang, Erna mendorong pembangunan flyover dan underpass agar perlintasan sebidang dapat dihilangkan secara bertahap.
Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang, terutama karena persoalan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala utama.
“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka perbaikan infrastruktur saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI juga membahas kemungkinan revisi sejumlah regulasi terkait keselamatan transportasi perkeretaapian.
Erna mengatakan mayoritas anggota dewan mendukung revisi aturan agar perlindungan terhadap keselamatan masyarakat semakin kuat.
“Ini soal nyawa manusia. Satu nyawa pun tidak boleh kita abaikan. Negara wajib melindungi keselamatan warganya,” pungkasnya.
