telusur.co.id - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati tiap 2 Mei, dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi pembangunan sektor pendidikan di Kota Depok.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Igun Sumarno, menegaskan bahwa isu utama pendidikan saat ini bukan lagi sekadar akses, melainkan pemerataan kualitas.

“Namun kita tidak boleh puas. Kualitas pendidikan yang merata masih jadi tantangan, terutama di wilayah pinggiran,” ucap dia saat dihubungi telusur, Jumat (1/5/2026).

Legislator PAN itu menambahkan, secara angka partisipasi sekolah, capaian Depok sudah sangat baik dengan tingkat keikutsertaan siswa SD hingga SMP di atas 98 persen.

Dia juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendidikan negeri di sejumlah wilayah seperti Tirtajaya, Sukmajaya, dan Cimpaeun.

Igun bilang, kekurangan SMP Negeri serta ruang kelas membuat sebagian masyarakat harus mencari alternatif sekolah swasta, yang meski ada yang berbiaya rendah, tetap menyisakan beban tambahan.

Meski demikian, dia mengapresiasi sejumlah langkah Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Supian-Chandra dalam satu tahun terakhir.

Salah satu terobosan yang dinilai positif adalah program rintisan sekolah swasta gratis melalui skema kolaborasi.

“Ini langkah awal yang baik. Ke depan perlu diperkuat dengan subsidi silang agar lebih banyak sekolah swasta membuka akses bagi warga tidak mampu,” jelas Igun.

Selain itu, sambung Igun, pembangunan dan renovasi sekolah negeri mulai berjalan, termasuk penambahan fasilitas belajar. Upaya digitalisasi pendidikan juga mulai terlihat melalui peningkatan literasi digital dan distribusi perangkat untuk tenaga pengajar.

Dia turut mengingatkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru, harus menjadi fokus berikutnya.

Lebih lanjut, Igun juga menilai pendidikan vokasi di Depok masih belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan dunia industri.

Tak kalah penting, wakil rakyat Dapil Cilodong-Tapos itu pun menekankan perlunya perhatian terhadap pendidikan inklusif, terutama bagi anak berkebutuhan khusus dan anak putus sekolah di wilayah rentan.

Komisi D, lanjut dia, akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar anggaran yang dialokasikan melalui APBD benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat luas.

“Hardiknas harus jadi pengingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jika pemerintah, swasta, dan masyarakat berjalan seiring, Depok punya peluang besar menjadi kota pendidikan yang inklusif dan berdaya saing,” pungkas Igun.

Laporan: Malik Sihite