telusur.co.id - Ketegangan di sekitar Selat Hormuz kembali meningkat setelah Iran mengeluarkan peringatan keras terhadap perusahaan maupun negara yang menerima pembayaran dari aset Iran yang dibekukan di luar negeri.
Iran menyatakan kapal-kapal yang terkait dengan penerima pembayaran tersebut dapat dilarang melintasi Selat Hormuz.
Peringatan itu disampaikan Kolonel Ebrahim Zolfaqari, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran, pada Selasa. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan proposal mengenai penggunaan aset Iran yang diblokir untuk memberikan kompensasi kepada kapal-kapal yang mengalami kerusakan selama konflik terbaru dengan Iran.
Menurut Zolfaqari, Trump mengusulkan penggunaan aset Iran yang dibekukan untuk membayar kompensasi kepada kapal yang rusak setelah melewati jalur selatan Selat Hormuz.
Iran menilai rencana tersebut ilegal. Teheran juga memperingatkan bahwa penerapan proposal tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap pihak-pihak yang menerima pembayaran.
Zolfaqari menegaskan bahwa militer Iran tidak akan memberikan izin kepada kapal milik perusahaan atau negara yang menerima pembayaran dari aset Iran yang dibekukan berdasarkan skema tersebut.
Dengan demikian, perusahaan pelayaran maupun negara yang mengambil bagian dalam skema kompensasi tersebut berpotensi menghadapi pembatasan ketika kapal mereka hendak melintasi Selat Hormuz.
Peringatan Iran ini menambah ketegangan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi perdagangan energi global. Setiap ancaman terhadap kelancaran pelayaran di kawasan tersebut berpotensi memicu kekhawatiran di pasar energi dan meningkatkan tekanan geopolitik.
Iran selama ini memiliki posisi strategis karena wilayahnya berada di sisi utara Selat Hormuz. Pernyataan terbaru Zolfaqari menunjukkan bahwa Teheran ingin memberikan sinyal keras bahwa setiap langkah yang menyangkut aset Iran tidak akan diterima begitu saja.
Zolfaqari menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran akan menolak izin lintas bagi kapal-kapal yang terhubung dengan perusahaan atau negara penerima pembayaran dari aset Iran yang dibekukan.
Ancaman tersebut secara langsung menghubungkan persoalan aset Iran di luar negeri dengan akses pelayaran di Selat Hormuz.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut dapat menciptakan persoalan baru bagi perusahaan pelayaran internasional yang beroperasi di kawasan Teluk.
Situasi ini juga memperlihatkan semakin rumitnya perseteruan antara Washington dan Teheran. Persoalan aset Iran yang dibekukan kini berpotensi merembet ke sektor pelayaran dan perdagangan internasional.
Untuk saat ini, ancaman tersebut masih berupa pernyataan dari pihak Iran. Namun, jika benar-benar diterapkan, pembatasan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz dapat menjadi perkembangan serius bagi keamanan pelayaran dan stabilitas kawasan.
