telusur.co.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menilai ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi membawa implikasi strategis bagi Indonesia. Dinamika politik yang melibatkan negara-negara kawasan Teluk disebut dapat memengaruhi ketahanan energi nasional, stabilitas fiskal, hingga daya beli masyarakat.

Menurut Jalal, perkembangan situasi di kawasan tersebut tidak dapat dipandang sebagai isu yang jauh dari kepentingan nasional. Ia menegaskan bahwa dampak geopolitik global dapat langsung dirasakan pada sektor energi dan ekonomi Indonesia.

“Situasi geopolitik di Timur Tengah tidak boleh dipandang sebagai isu yang jauh dari kepentingan Indonesia. Dampaknya dapat langsung dirasakan pada sektor energi dan ekonomi nasional,” ujar Jalal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih tergolong tinggi. Konsumsi minyak nasional saat ini berada pada kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai kondisi ini membuat Indonesia cukup sensitif terhadap gejolak harga energi global. Lebih dari 60 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM) jadi.

Jalal juga menyoroti potensi gangguan distribusi energi dunia apabila terjadi ketegangan pada jalur perdagangan minyak internasional. Salah satu jalur strategis yang menjadi perhatian global adalah Selat Hormuz.

“Sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jika terjadi gangguan distribusi di kawasan tersebut, harga minyak global hampir pasti terdorong naik,” ungkapnya.

Kenaikan harga minyak dunia, lanjutnya, berpotensi memengaruhi kondisi fiskal Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor energi masih menjadi komponen yang sensitif terhadap perubahan harga minyak.

Menurut Jalal, setiap kenaikan harga minyak sekitar 10 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga triliunan rupiah. Pola tersebut, katanya, sudah beberapa kali terjadi ketika eskalasi geopolitik global meningkat.

Selain berdampak pada fiskal negara, dinamika global juga dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan. Perubahan sentimen global sering mendorong arus modal keluar dari negara berkembang sehingga koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga energi dapat memicu efek berantai pada berbagai sektor, mulai dari meningkatnya biaya logistik, harga pangan, tarif transportasi, hingga biaya produksi industri. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat.

“Jika tekanan energi tidak diantisipasi secara matang, daya beli masyarakat bisa ikut tergerus. Karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.

Di sisi lain, Jalal memandang dinamika global tersebut juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Beberapa langkah strategis yang perlu dipercepat antara lain peningkatan lifting migas nasional, penguatan cadangan energi strategis, serta pengembangan energi baru terbarukan.

“Indonesia perlu mempercepat peningkatan lifting migas nasional, memperkuat cadangan energi strategis, memperluas pengembangan energi baru terbarukan, serta memastikan subsidi energi semakin tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Jalal, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga bergantung pada tata kelola yang kuat serta arah kebijakan yang berkelanjutan.

“Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Dengan langkah strategis dan berbasis data, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” pungkas Jalal Abdul Nasir. [ham]