telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Mamat Rachmat menegaskan pentingnya percepatan perbaikan layanan publik, terutama terkait akurasi data bantuan sosial (DTKS) dan layanan BPJS Kesehatan, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Cihampelas Hotel 2, Kota Bandung, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Kabid Dinas Sosial Kota Bandung, Maman Nurohman, serta diikuti perwakilan puskesos, koordinator RW, tokoh masyarakat, dan warga. Forum berlangsung dinamis dengan beragam persoalan disampaikan langsung kepada Kang Rachmat.
Dalam dialog tersebut, warga menyoroti ketidaktepatan data bantuan sosial yang dinilai masih jauh dari kondisi real di lapangan. Banyak nama penerima yang tercatat meski sudah meninggal, pindah alamat, bahkan tidak dikenal oleh RT/RW setempat.
“Ini sudah lebih dari sekadar keluhan rutin. Validitas data menyangkut keadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sehingga harus kita pastikan pembenarannya berjalan cepat dan tepat,” ujar Kang Rachmat.
Selain DTKS, persoalan layanan BPJS Kesehatan juga mencuat, terutama soal pasien yang dipulangkan sebelum kondisi pulih, serta kendala aktivasi BPJS untuk ibu yang hendak melahirkan akibat aturan administrasi domisili.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Dinsos Kota Bandung menjelaskan bahwa pemutakhiran DTKS sedang dilakukan secara bertahap melalui kombinasi sistem digital dan verifikasi lapangan. Sementara untuk pelayanan BPJS, pihaknya mendorong pembentukan mekanisme darurat agar pasien tetap bisa ditangani sambil melengkapi administrasi.
Isu lain yang mengemuka adalah kebutuhan pengadaan motor sampah/triseda, pendampingan pemberkasan bansos bagi RT/RW, hingga evaluasi SDM puskesos yang dinilai perlu regenerasi. Warga juga mengajukan usulan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan barista, pastry, potong rambut, dan keahlian lainnya.
Kang Rachmat menegaskan bahwa DPRD akan mengawal setiap persoalan yang muncul dalam forum tersebut.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh layanan pemerintah—baik bansos, kesehatan, maupun lingkungan—betul-betul responsif terhadap kebutuhan warga. Pengawasan ini bukan hanya mencatat, tetapi memastikan tindak lanjutnya terukur,” tegasnya.
Ia juga meminta dinas terkait menyampaikan progres konkret, termasuk daftar kasus prioritas DTKS per kelurahan, timeline pengadaan triseda, hingga koordinasi lintas sektor untuk SOP darurat BPJS.
Di akhir pertemuan, Kang Rachmat menyampaikan apresiasi atas keterbukaan warga dalam menyampaikan keluhan secara lugas.
“Aspirasi hari ini menjadi bahan penting untuk perbaikan layanan publik ke depan. Kami di DPRD akan terus memastikan setiap masalah mendapatkan penyelesaian yang jelas, bukan hanya janji,” tutupnya. (VC)
