telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, M. Rizky, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah desa dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar di Kampung Cimande Hilir, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Minggu (7/12/2025).
Kegiatan yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan sedikitnya 100 peserta itu menjadi ruang dialog untuk melihat langsung tantangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. M. Rizky menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada program provinsi, tetapi harus bergerak seiring dengan kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.
“Pembangunan desa membutuhkan orkestrasi yang rapi. Sinergi antara provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa adalah kunci agar program tidak berhenti di konsep, tapi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar M. Rizky.
Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan terpadu, termasuk penyusunan agenda pengawasan tahunan yang sistematis, penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan program, dan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam legislasi, anggaran, serta pengawasan berbasis data.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya mengawal regulasi, tetapi juga menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program pemerintah—baik program wajib maupun program pilihan di tingkat desa.
“Pengawasan yang kuat harus diikuti kemampuan membaca data, memahami risiko kebijakan, dan memastikan pembangunan berjalan transparan,” jelasnya.
Rizky juga mendorong penguatan sinergi antar-lembaga, termasuk forum rutin koordinasi lintas level pemerintahan yang melibatkan masyarakat. Ia menilai kolaborasi tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat penyelesaian persoalan di desa.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi warga melalui musrenbang desa dan forum konsultasi publik yang inklusif. Baginya, pelibatan masyarakat adalah syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“Warga harus memiliki ruang untuk bersuara, mengkritik, dan memberi masukan. Desa yang kuat lahir dari partisipasi warganya,” ungkapnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, M. Rizky berharap rekomendasi yang disampaikan dapat membantu pemerintah desa memperbaiki tata kelola pembangunan sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih dan responsif. (VC)
