telusur.co.id - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap mendukung penuh pengembangan bisnis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bambu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, kesiapan pihaknya ini bisa melalui pembentukan badan hukum koperasi sebagai wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT.

"Memang ini luar biasa, saat ini pabrik desa pengolahan bambu belum terkonsolidasikan, dan masih sendiri-sendiri menjadi kurang kuat, akan sangat baik jika dikolaborasikan bersama dalam satu badan koperasi, oleh karena itu kami LPDB-KUMKM bisa langsung masuk melalui pembiayaannya," ujar Supomo, Senin (7/3/22).

Menurut Supomo, pengembangan komoditas bambu di NTT ini sudah berjalan sangat baik mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Hanya saja perlu dilakukan inovasi dan pengembangan agar potensi ekonomi dari komoditas bambu ini bisa semakin meningkat dan memberikan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat NTT.

Dengan dibentuknya badan hukum koperasi, Supomo meyakini bahwa ekosistem yang sudah berjalan selama ini bisa dikonsolidasikan lebih baik lagi, terutama dari sisi pengembangan pabrik pengolahan bambu yang terintegrasi.

"Bareng-bareng kita bentuk komunitas yakni kelembagaan dalam bentuk badan hukum koperasi dan kami akan support. Kalau dari segi bisnis ini sudah sangat baik, tinggal merapikan saja, dan ini saya kira bisa dilaksankan tahun ini juga," kata Supomo.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, melalui Program Bambu Lestari ini LPDB-KUMKM memiliki peranan penting mulai dari hulu, tengah, sampai dengan hilirnya.

Dengan peran LPDB-KUMKM diharapkan bisa meningkatkan potensi pengembangan ekonomi masyarakat melalui komoditas bambu, saat ini LPDB-KUMKM diharapkan bisa mengisi kekosongan di sisi tengah, yakni intervensi ekonomi melalui koperasi. 

Tahap ini, LPDB-KUMKM bisa memberikan pendampingan pembentukan koperasi dan juga memberikan pembiayaan dana bergulir kepada koperasi untuk memberikan nilai tambah pada produk bambu yang dihasilkan.

"Jadi intervensi LPDB-KUMKM diharapkan mampu memberikan nilai tambah. Ke depan, bambu yang dipanen masyarakat bukan hanya sekedar bahan baku mentah berupa bambu lonjoran, tetapi bisa berupa barang setengah jadi yakni menjadi strip bambu atau bahkan barang jadi," ujar Jarot.

Adapun program pengembangan komoditas bambu di NTT merupakan sinergi program antar Kementerian dan Lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi NTT, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, dan Yayasan Bambu Lestari (YBL).

Program pengembangan tersebut dalam rangka mendukung ekonomi hijau (Green Economy) di wilayah Provinsi NTT yang mencangkup 200 Desa Bambu Agroforestri Industri Rakyat Berbasis Desa, Pemberdayaan Perempuan, Konservasi, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan Hutan Bambu Lestari dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi (2021-2031).[Fhr]