telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung Kembali mengingatkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengenai konflik perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara .
“Memang peran Pak Menteri itu memudahkan usaha dan investasi. Tapi bagaimana juga pengawasan terhadap investasi-investasi yang sudah masuk dan bermasalah dengan masyarakat,” tanya Martin dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/9/2021). ).
Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengingatkan Menteri Bahlil bahwa dalam rapat kerja sebelumnya, ia pernah mempertanyakan peran Satuan Tugas (Satgas) Investasi yang dipimpin Bahlil dalam penanganan konflik perusahaan dengan masyarakat, serta dugaan adanya lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat yang dilakukan perusahaan.
“Negara kita ini kan bukan hanya negara yang memudahkan orang berusaha. Yang itu kita setuju. Tetapi ketika orang sudah berbisnis dan kemudian bermasalah dengan masyarakat, pada saat itu saya meminta, apakah kewenangan Satgas untuk kemudian mengecek status investsinya. Karena terjadi pelanggaran lingkungan, terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat, ini terkait di dapil saya, PT TPL,” terang Martin.
Martin juga meminta Satgas Investasi segera turun ke lapangan agar tidak hanya dituduh melindungi investor semata.
“Tapi juga menjaga kepentingan masyarakat dan hak-hak masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan untuk kemudahan berusaha dan berinvestasi,” pungkas Martin.
Merespon pertanyaan Martin Manurung, Menteri Bahlil mengatakan akan menurunkan Tim Satgas Investasi ke TPL pada bulan Oktober mendatang.
“Pertanyaan dari pimpinan punya, kebetulan untuk kawasan itu ada Deputi Pengendalian. Langsung kita putuskan saja disini. Nanti insya Allah awal bulan Oktober, nanti Pak Imam dengan tim dari Kementerian Investasi turun langsung ke lokasi, Ketua. Supaya bisa bersih,” tutup Bahlil.(fir)
