telusur.co.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah bersama badan usaha sektor energi memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi guna mencegah kelangkaan serta memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga keandalan pasokan listrik di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Meitri saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (22/7/2026). Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, dan PT PLN (Persero).

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu, meskipun kondisi layanan energi secara umum telah kembali normal, pengawasan terhadap distribusi energi bersubsidi tidak boleh dikendurkan.

Ia menyoroti pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem barcode yang diterapkan BPH Migas, agar tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar mampu mendeteksi penyimpangan di lapangan.

"Sistem digital tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus mampu mendeteksi penyimpangan. Subsidi energi menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegas Meitri.

Di sektor ketenagalistrikan, Meitri meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan jaringan dan infrastruktur pendukung menyusul insiden pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Ia menegaskan, gangguan teknis akibat lemahnya perawatan tidak boleh kembali terulang. Jika gangguan tetap terjadi, PLN diminta mempercepat proses pemulihan sekaligus menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

"Apabila gangguan teknis tetap terjadi, waktu pemulihan harus jauh lebih cepat dan informasi kepada masyarakat wajib disampaikan secara transparan agar aktivitas ekonomi dan masyarakat tidak terhambat," ujarnya.

Meski demikian, Meitri memberikan apresiasi kepada PLN atas upaya meningkatkan rasio elektrifikasi melalui program pemasangan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu di wilayah-wilayah terpencil.

Meitri juga menanggapi wacana transisi penggunaan LPG 3 kilogram menuju Compressed Natural Gas (CNG). Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir karena proses peralihan tersebut dipastikan tidak akan dilakukan secara mendadak.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan tiga aspek utama sebelum kebijakan dijalankan, yakni sosialisasi yang komprehensif, kesiapan dan keamanan infrastruktur distribusi, serta jaminan bahwa masyarakat kecil dan pelaku UMKM tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga terjangkau.

"Tujuan utama transisi energi adalah memperkuat kemandirian energi dan menciptakan efisiensi biaya bagi masyarakat, bukan justru mempersulit atau menambah beban. Pelayanan energi menyangkut kebutuhan dasar, sehingga negara harus hadir menjamin pasokan yang cukup, distribusi adil, harga terjangkau, dan layanan andal," pungkas Meitri.