telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menegaskan transformasi yang tengah dijalankan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap karyawan sekaligus mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan guna mendukung target swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta subholding, Senin (6/7/2026).

Menurut Nasim, transformasi PTPN merupakan proses besar yang mencakup restrukturisasi bisnis, administrasi, manajemen, hingga digitalisasi. Ia memahami perubahan tersebut bukan perkara mudah mengingat PTPN merupakan perusahaan perkebunan tertua di Indonesia dengan cakupan usaha yang sangat luas.

"PTPN selama ini berada dalam fase transformasi. Ada transformasi, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi administratif, restrukturisasi manajemen, digital, dan lain-lain. Itu semua tidak mudah," ujarnya.

Meski demikian, Nasim menilai transformasi tidak boleh berhenti pada pembenahan internal semata. Ia mendorong PTPN mengambil peran lebih besar dalam mendukung program swasembada pangan dan kebijakan hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, selama ini perhatian terhadap PTPN masih didominasi capaian produksi komoditas seperti kelapa sawit, gula, kopi, dan tembakau. Padahal, komoditas tersebut memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

"Hilirisasi menjadi sangat penting. Dari bahan turunan kelapa sawit, gula, dan komoditas lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor," katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Nasim mendorong PTPN memperkuat riset dan inovasi melalui pengembangan laboratorium, peningkatan kegiatan penelitian, serta melibatkan tenaga ahli guna menghasilkan produk-produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Ia mencontohkan sejumlah negara telah berhasil mengembangkan berbagai produk berbasis kelapa sawit, mulai dari bahan baku tekstil, produk makanan dan minuman, hingga energi terbarukan.

Dalam kesempatan itu, Nasim juga menilai paparan yang disampaikan manajemen PTPN belum sepenuhnya menggambarkan peta jalan jangka panjang perusahaan dalam mendukung swasembada pangan maupun pengembangan hilirisasi.

Karena itu, ia meminta Direksi PTPN menyampaikan dokumen dan penjelasan yang lebih rinci kepada seluruh anggota Komisi VI DPR RI agar strategi pengembangan perusahaan dapat dibahas secara komprehensif.

Selain menyoroti strategi bisnis, Nasim memberikan perhatian khusus terhadap dampak transformasi terhadap sumber daya manusia. Ia mengaku menerima berbagai aspirasi dan keresahan dari para karyawan terkait proses restrukturisasi yang sedang berlangsung.

Menurutnya, transformasi perusahaan tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja ataupun mengabaikan kesejahteraan mereka.

"Jangan sampai karena restrukturisasi atau penggabungan perusahaan, hak-hak karyawan justru dikurangi atau tidak dipikirkan. Itu harus menjadi komitmen Direksi," tegasnya.

Nasim menambahkan, PTPN telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di daerah pemilihannya di Jawa Timur. Karena itu, keberlangsungan perusahaan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap para pekerja.

Ia berharap transformasi yang dijalankan PTPN tidak hanya mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, tetapi juga memperkuat industri perkebunan nasional, mempercepat hilirisasi, serta menjaga kesejahteraan seluruh karyawan.