telusur.co.id - Fraksi PAN DPR mendukung kebijakan wali kota Bogor, Bima Arya, yang memecat kepsek SDN Cibereum 1, Bogor. Fraksi PAN menilai, pemecatan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi, alasan pemecatan didasarkan atas adanya dugaan pungli.
"PAN sebagai partainya Bima Arya mengikuti isu ini secara cermat. Kami telah melakukan klarifikasi. Dari penjelasan Bima Arya, pemecatan itu sudah sesuai aturan. Bahkan, sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan. Katanya, kepsek tersebut telah mengakui menerima uang secara ilegal. Karenanya, inspektorat memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi tegas," kata Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay, Minggu (24/9/23).
Menurut Saleh, dalam menyikapi hal itu, semestinya langkah Bima Arya diapresiasi. Bukan malah dituduh mencari popularitas.
Sebab, Bima Arya telah mengabdi hampir 10 tahun memimpin Bogor. Selama itu, tidak ada yang menyebut Bima Arya cari popularitas.
"Kenapa malah di kasus ini ada tuduhan seperti itu? Justru, yang perlu ditanya adalah apa maksud orang yang menuduh itu? Ada agenda tersembunyi? Atau malah ada target politik yang tersembunyi?" ujarnya.
Jika Bima Arya mau cari popularitas semestinya tidak melalui jalur ini. Karena, ada banyak isu lain yang lebih mencuri perhatian publik. Namun, justru tidak dilakukan. Malah, isu ini yang diangkat sebab menyangkut kepentingan masyarakat.
"Coba lihat, siswa dan wali murid mendukung Bima Arya. Mereka menyampaikan secara terbuka. Bahkan, mereka juga ikut mengeritik perilaku kepala sekolah yang sebelumnya sempat memecat guru honorer yang mengadukannya," kata Saleh.
Lagi pula, menurut Saleh, sebelum kejadian ini, jauh-jauh hari Bima Arya telah banyak juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan siswa baru. Khususnya, sistem PPDB yang banyak disoal dan dikritik masyarakat.
"Itu kan bukan cari popularitas. Itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai walikota," bela Saleh.
Apabila ada tuduhan miring seperti itu, dikhawatirkan kepala-kepala daerah di kabupaten dan kota lain tidak akan mau lagi bersikap tegas. Sebab, tindakan baik dituding tidak baik.
"Padahal, semua pihak menginginkan adanya perbaikan signifikan dalam dunia pendidikan kita," tukasnya.[Fhr]
