telusur.co.id -Pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di sejumlah daerah terus dikebut.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mempercepat proses pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi agar masyarakat yang masih berada di pengungsian segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara meminta jajarannya bergerak lebih cepat. Terutama dalam proses lelang dan pengerjaan rumah. 

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lebih cepat dari biasanya. Saudara-saudara kita sedang menderita dan tinggal di pengungsian, jadi kita harus punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi," tegas dia usai mengevaluasi progres kerja bersama Kemendagri dan BPS di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Tak hanya mengejar kecepatan pembangunan, pemerintah juga memperketat pendataan. Langkah tersebut penting agar bantuan perbaikan rumah tidak salah sasaran maupun tumpang tindih.

Di Sumatra, proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana juga terus berjalan. Pembangunan dilakukan melalui skema gotong royong CSR Buddha Tzu Chi.

Total terdapat 2.603 unit huntap yang menjadi target pembangunan di tiga provinsi. Yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Di Aceh, pembangunan menyasar 1.000 unit di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Sebanyak 480 unit sudah selesai dan diserahterimakan kepada warga. Sementara pembangunan unit lainnya terus dikebut dengan target selesai September 2026.

Di Sumatra Utara, terdapat 1.103 unit yang dibangun di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Siosar, Tapanuli Tengah, dan Padang Sidempuan. Dari jumlah tersebut, 562 unit telah rampung dan diserahterimakan.

Sementara itu, pembangunan 500 unit di Sumatra Barat dilakukan di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Pengerjaan dilakukan secara bertahap agar hunian yang selesai bisa segera ditempati warga.

Kementerian PKP juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses lelang sekaligus menjaga pengawasan anggaran.

Lebih lanjut, Ara menegaskan, percepatan pembangunan tidak boleh mengurangi kualitas maupun ketepatan sasaran. 

Dia pun memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan anggaran dalam penanganan bencana.

"Cara kerja harus benar, kualitas bangunan harus bagus, dan bantuan harus tepat sasaran. Ke depan di bawah koordinasi Mendagri dan didukung data BPS, saya yakin kerja kita bisa lebih cepat dan berdaya guna," beber Ara. 

"Kalau ada yang berani korupsi di tengah bencana, itu sangat keterlaluan dan pasti harus dihukum seberat-beratnya," pungkas dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah warga. Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori kerusakan.

Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta. Rusak sedang Rp30 juta. Sedangkan rumah rusak berat mendapatkan Rp60 juta. 

Skema tersebut berlaku baik untuk pembangunan kembali di lahan sendiri atau in situ maupun melalui relokasi.

"Selain diusulkan dan ditandatangani Bupati, saya minta ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari sebagai pemeriksaan awal, baru kemudian dicek ulang oleh BPS supaya tidak ada data ganda atau salah hitung kategori kerusakan," tutur Tito.

BPS turut dilibatkan untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi lapangan. 

Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan pihaknya memeriksa kembali data yang disampaikan pemerintah daerah kepada BNPB.

"BPS membantu memeriksa ulang data-data yang dikirimkan para Bupati dan Wali Kota kepada BNPB secara detail (by name by address). Sambil menunggu data masuk, kami menggunakan data desa dan data sosial ekonomi nasional untuk memetakan wilayah terdampak serta profil warganya, termasuk menyediakan papan informasi (dashboard) bencana," ucap dia.