telusur.co.id -Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat validasi data warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti usai menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Rapat tersebut membahas penanganan pascabencana Flores, termasuk dampak bencana Lewotobi Laki-laki. Dalam kolaborasi tersebut, BPS akan membantu melakukan verifikasi dan validasi data warga terdampak yang disampaikan pemerintah daerah.

"Seperti yang kami lakukan untuk bencana Sumatra, di dalam bencana NTT ini kami akan membantu Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data-data yang disampaikan oleh para bupati dan wali kota terdampak kepada BNPB by name by address," ujar Amalia kepada wartawan.

Amalia menambahkan, proses validasi tidak hanya mengandalkan data yang nantinya diterima dari BNPB. Sambil menunggu data tersebut, BPS juga memanfaatkan sejumlah sumber data yang telah tersedia.

BPS, lanjut dia, menggunakan data Potensi Desa (Podes) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyajikan gambaran wilayah serta penduduk yang terdampak bencana.

Data tersebut akan digunakan untuk membuat peta desa terdampak sekaligus menyajikan profil penduduk, termasuk berdasarkan kelompok umur dan kondisi penyakit yang diderita, khususnya penyakit katastrofik.

"Kami menggunakan data-data yang ada seperti Podes, kemudian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk menyajikan peta dari desa terdampak dan juga profil penduduk yang terdampak, termasuk berdasarkan rentang umur dan penyakit yang diderita atau katastrofik," ungkap Amalia.

Lebih lanjut, Amalia bilang, kolaborasi antara BPS, Kemendagri, dan Kementerian PKP penting untuk menghasilkan data yang dapat mendukung penanganan warga terdampak bencana.

Dia pun berharap, data yang disajikan BPS dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan penanganan pascabencana.

Selain melakukan validasi data, BPS juga menyiapkan dashboard khusus bencana NTT. Dashboard tersebut dikembangkan dengan konsep serupa dengan dashboard bencana Sumatra yang sebelumnya telah disediakan BPS.

"Kami juga tadi menyampaikan kami menyediakan dashboard bencana NTT seperti halnya Sumatra," pungkas Amalia.