Pengamat Sebut Susi Pudjiastuti Paling Cocok Jabat Kembali Menteri KKP - Telusur

Pengamat Sebut Susi Pudjiastuti Paling Cocok Jabat Kembali Menteri KKP

Susi Pudjiastuti. (Ist).

telusur.co.id - Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebenarnya tidak mengherankan.

Sebab, sedari awal terjadi perdebatan mengenai ekspor benih lobster alias benur dan menuai kritik dari berbagai kalangan untuk tidak boleh diekspor karena potensi kerugiannya tinggi.

"Termasuk mantan menteri KKP pada periode sebelumnya (Susi Pudjiastuti) ikut mengkritisi. Akan tetapi menteri KKP yang sekarang masih kekeuh pada pendiriannya. Kita tidak tahu apa pertimbangannya," kata Wempy kepada wartawan, Kamis (26/11/20).

Wempy pun berharap agar posisi Menteri KKP diisi oleh orang yang memang tidak mempunyai conflict of interest sehingga bisa mengelola kementerian yang super strategis tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Wempy, sosok yang paling tepat untuk menjadi Menteri KKP adalah Susi Pudjiastuti. Wempy menuturkan, Susi layak diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menduduki kursi Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo.

"Apalagi negara kita adalah surganya hasil laut. Kalau salah urus, maka bukan untung yang diperoleh oleh negara, malah buntung. Yang untung malah mereka yang menjadi rent seeker untuk kepentingan pribadi dan kelompok," ungkapnya.

"Pak Jokowi sebaiknya mencari sosok pengganti Menteri KKP yang mempunyai rekam jejak yang bagus. Bisa saja Susi Pudjiastuti diberikan kesempatan lagi sebagai Menteri KKP. Sebab sudah ketahuan rekam jejaknya dalam mengurus Kementerian KKP," ujar Wempy

Lebih lanjut, Wempy mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster alias benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

Dia mengatakan, hal ini adalah kerja keras KPK yang perlu diberikan apresiasi.

"Sebab tidak mudah untuk melacak tindakan pelanggaran hukum (KKN) yang dilakukan oleh pejabat negara," kata Wempy.

Dia pun berharap KPK bisa bekerja secara transparan dan profesional agar kasus yang melibatkan menteri KKP bisa dibuka secara terang benderang.

"Siapa saja yang terlibat mesti diperiksa agar semua mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," pungkasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. Politisi Partai Gerindra itu diduga menerima sejumlah uang yang ditampung dalam rekening mencapai Rp9,8 miliar.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Edhy dan lima tersangka lain diduga sebagai penerima. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito diduga pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [Tp]


Tinggalkan Komentar