telusur.co.id - Anggota DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon menganggap, pembongkaran baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab atas suruhan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman tidak bisa dibenarkan.

"Saya katakan (langkah) Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan untuk pencabutan baliho. Jelas itu melanggar aturan, itu terlalu jauh rentang kendalinya," kritik Fadli atas Pangdam Jaya disampaikan melalui video yang diunggah ke akun Youtube-nya dengan judul "Mencopot Baliho Tugas Satpol PP Bukan TNI", Senin (23/11/20).

Fadli menjelaskan tentang kedudukan TNI yang diatur dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Termasuk didalamnya yang disebut sebagai operasi militer selain perang.

Pada operasi militer selain perang, tutur Fadli, pelibatan TNI ialah mengatasi separatisme, terorisme, termasuk sampai perbatasan dan bencana alam serta kegiatan-kegiatan lain.

Namun, untuk melaksanakan tugas itu harus ada sebuah keputusan dari politik negara. Jika dilihat dari tindakan pencabutan baliho, Fadli menilai tidak perlu adanya campur tangan TNI.

"Pencopotan baliho tugas paling tinggi Satpol PP di bawah pemerintah provinsi, pemerintah daerah," imbuhnya.

Lebih jauh, Fadli mengungkapkan TNI diharapkan menjaga rakyat Indonesia dari ancaman, terutama dari ancaman dari luar. Tugas TNI ialah menjaga agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri, menjaga Indonesia  tidak terpecah belah, tidak ada disintegrasi teritorial, dan juga tidak boleh sejengkal pun lahan Indonesia diambil pihak lain, seperti di Laut China Selatan dimana kapal asing sangat mudah hilir mudik.

Oleh karena itu, Fadli menegaskan, tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman perlu dievaluasi terkait penurunan baliho dengan menggunakan alat-alat militer dan instruksinya untuk membubarkan ormas.

"Saya kira ini sudah betul-betul jauh dari kebablasan, saya kira perlu ada evaluasi dari Pangdam Jaya ini karena kalau dibiarkan akan meruntuhkan demokrasi kita, copot segera Pangdam Jaya," tukasnya.[Fhr]