telusur.co.id -Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu.
Hal itu disampaikan Titi dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema "Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024" yang diadakan secara daring, ditulis Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.
"DKPP adalah benteng penjaga ethical electoral governance, bukan hanya menindak pelanggaran, tapi menjadi instrument pembentuk budaya etik," kata Titi.
Ia berpendapat, DKPP juga perlu dikuatkan secara kelembagaan dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik.
"Perlu penguatan legislasi dan alokasi anggaran bagi DKPP agar tidak bergantung pada goodwill politik atau tekanan pihak ketiga," tandasnya.
Untuk diketahui, kegiatan FGD DKPP ini juga menghadirkan tiga pembicara. Selain Titi, pembicara lainnya adalah Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo dan Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie.
Dalam kesempatan ini, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut DKPP sebagai pelopor peradilan etik terbuka di seluruh dunia. Ia menyebut keberadaan DKPP sangat relevan dalam gejala dunia yang mengarah pada pengaturan applied ethics dalam sistem pemerintahan di banyak negara.
"Ini perkembangan baru. Sehingga pada abad 21, dapat dikatakan bahwa semua negara di seluruh dunia sudah punya undang-undang etika pemerintahan, semua sudah menata sistem etika dalam kegiatan pemerintahan, di seluruh dunia. Ini perkembangan yang harus kita pahami," kata Jimly.[Nug]
Laporan: Dhanis Iswara
