telusur.co.id -Ketua MPP PKS Mulyanto menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional seribu lebih dapur MBG di Pulau Jawa. Penonaktifan dapur MBG dalam jumlah besar tersebut merupakan peringatan penting agar dilakukan evaluasi implementasi program MBG Nasional. "Sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terkait implementasi program MBG ini," kata Mulyanto, Kamis (12/3/2026).
Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menyebut Program MBG bisa lebih kuat jika didesain secara otonom pada pemerintah daerah, sekolah, serta pelaku ekonomi lokal. Tidak seperti sekarang yang cenderung sentralistik dan bergantung pada lembaga-lembaga negara, baik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik serta partai politik.
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun berkaca dari kasus penghentian sementara lebih dari seribu dapur MBG, menunjukkan bahwa implementasi program sosial sebesar ini memerlukan tata kelola yang lebih matang, tidak tergesa, transparan, dan berbasis pada kapasitas masyarakat lokal serta dengan pengawasan yang andal," jelasnya.
Mulyanto menambahkan kasus penghentian sementara itu menunjukkan desain implementasi program MBG perlu diperbaiki, agar tidak terlalu tersentralisasi dan tidak terlalu bergantung pada institusi negara. Keterlibatan institusi seperti TNI dan Polri semestinya bersifat terbatas pada dukungan logistik atau keadaan tertentu, bukan menjadi pengelola utama dapur MBG yang pada dasarnya merupakan program pelayanan sosial kepada masyarakat.
Program ini justru akan memiliki multiflier effect bila dikelola oleh koperasi, kelompok masyarakat, dan terutama pelaku UMKM pangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di berbagai daerah.
Pelibatan UMKM secara serius bukan hanya akan memperkuat keberlanjutan program, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas. Rantai pasok bahan pangan, jasa katering, hingga distribusi logistik dapat menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar sekolah.
"Di sisi lain, sistem pengawasan program harus dibangun secara transparan dan akuntabel. Standar sanitasi, kualitas gizi, serta penggunaan anggaran perlu diawasi secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta partisipasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dijaga," tegasnya.
Mulyanto menyebut desain yang lebih desentralistik, partisipatif dan transparan, program MBG tidak hanya akan menjadi program bantuan gizi semata, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat serta penguatan tata kelola (good governance) pelayanan publik yang sehat dan berkelanjutan.
"Sehingga dari awal rancangan fiskal, kelembagaan, maupun implementasinya tepat dan harmonis dengan dimensi pembangunan lainnya", tutup Mulyanto.
Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 dapur MBG di Pulau Jawa sebagai bagian dari evaluasi terhadap standar operasional program Program Makan Bergizi Gratis.[Nug]
