telusur.co.id - Presiden sementara Suriah Ahmad al‑Sharaa menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan komunitas Kurdi ke dalam tentara nasional, lembaga keamanan, dan parlemen. Dalam pidato yang disiarkan televisi Al‑Ikhbariya, ia menekankan bahwa hak-hak Kurdi “tidak dapat dinegosiasikan dan tidak memerlukan setetes darah pun yang tertumpah.”
Al‑Sharaa mengatakan pesan pertamanya kepada komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mazloum Abdi, adalah seruan untuk menyelesaikan masalah Kurdi melalui inklusi politik, bukan kekerasan. Namun ia menuduh SDF tetap melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah di Aleppo, menghalangi apa yang disebutnya sebagai “pertempuran pembebasan.”
Kritik terhadap SDF dan PKK
Al‑Sharaa menuding struktur internal SDF rapuh dan terfragmentasi, dengan kepemimpinan militer yang terkait erat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Ia menuduh kelompok tersebut mengganggu kehidupan sipil dan ekonomi di Aleppo serta melanggar perjanjian April 2025. Menurutnya, sumber daya nasional Suriah dialihkan ke PKK dari luar negeri, sehingga memperburuk ketegangan.
Koridor Kemanusiaan di Aleppo
Di sisi lain, Tentara Suriah mengumumkan pembukaan koridor kemanusiaan di Aleppo timur, melalui desa Hamimah di jalan M15, untuk mengevakuasi warga sipil secara aman. Komando operasi mendesak warga menjauhi zona yang dikuasai SDF dan milisi PKK, sembari menegaskan bahwa langkah ini bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keselamatan warga.
Bentrokan dan Penembakan di Deir Hafer
Ketegangan tetap tinggi. Pada 13 Januari, pusat media SDF melaporkan bahwa pasukan Kementerian Pertahanan Suriah menembaki kota Deir Hafer dengan artileri. Observatorium HAM Suriah mengonfirmasi serangan itu mengenai pusat kota dan jembatan Um al‑Tina, memicu kepanikan warga meski belum ada korban jiwa.
Sehari sebelumnya, tentara Suriah memperingatkan adanya “respons keras” terhadap apa yang mereka sebut sebagai transfer kelompok bersenjata oleh SDF ke pedesaan Aleppo timur. Tuduhan ini dibantah oleh SDF, tetapi Damaskus menilai situasi sebagai eskalasi berbahaya.
sumber Almayadeen
