telusur.co.id - Pembangunan harus tetap berjalan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, tetapi jangan sampai menuju tujuan tersebut negara harus mengorbankan masyarakat adat yang memiliki atau menguasai wilayahnya, hal itu disampaikan Prof Faisal Santiago Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur,  saat menanggapi International Conference Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), yang digelar dua hari 7-8 Agustus 2023, dimana hari pertama diselenggarakan di Nusantara IV MRP/DPR RI,  yang dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

“BertInvestasi selalu didengungkan oleh pemerintah untuk mengundang investor baik dalam maupun luar negri. Jangan sampai dalam hal tersebut pemerintah tidak melindungi masyarakat adat,” kata Santiago,  Selasa(8/7/2023).

Menurutnya, eksplorasi tanah untuk pertambangan atau menebang hutan lindung serta munguasai tanah adat yang sudah turun menurun, di pergunakan dirampas hanya untuk kepentingan investor.

“Negara harus hadir dan mendorong agar RUU Hukum Adat bisa diwujudkan menjadi Uundang-undang, “ tegas Santiago, dalam international conference yang diselengarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat di Hotel Peninsula sebagai speaker dalam makalahnya yang berjudul “Kewajiban Negara dan Perusahaan terhadap Masyarkat Hukum Adat dalam bidang SDA dan LH.

Sebelumnya kegiatan ini dibuka oleh Bambang Soesatyo Ketua MPR dan juga pengajar di Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Mekopolhukam Prof Mahfud MD yang dalam sambutannya juga mendorong lahirnya UU Hukum Adat. Ahmad Sahroni wakil ketua komisi III yang mahsiswa doktor hukum universitas borobudur mengatakan bahwa Partai Nasdem akan turut mendukung lahirnya UU Hukum Adat.

Ketua APHA Dr. Laksanto turut mengamini apa yang dikemukakan narasumber dalam gelaran international Conference yang dibuka di Nusantara IV gedung MPR dan call paper yang dilaksanakan di hotel peninsula Jakarta.(Fie)