telusur.co.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Elektronik Elektrik - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat PT PLN (Persero) yang terletak di Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (2/2/23).
Menurut Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, massa aksi berasal dari berbagai daerah seperti Lampung, Cirebon, Sumbar, Bogor, Indramayu, Purwakarta, Bandung, Makassar, Depok, Cianjur, Karawang, Tangerang, Sukabumi, hingga Bekasi.
Mereka adalah pekerja yang bekerja di perusahaan vendor PLN atau Tenaga Alih Daya (TAD) di Pembangkitan, Distribusi, Jaringan: Pelayanan Handalseperti Penanganan Gangguan Alat Pengukur & Pembatas (APP), Penanganan Gangguan Sambungan Rumah (SR), Penanganan Gangguan Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Penanganan Gangguan Gardu Distribusi, Penanganan Gangguan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Penanganan Gangguan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM). Serta Tenaga Alih Daya (TAD) di bagian retail atau bagian catat meter dan penagihan tunggakan pelanggan yang biasa disebut Biller.
“Aksi ini dipicu oleh keluarnya Perdir PLN Nomor 0219 tahun 2019, maka telah mengakibatkan terjadinya penurunan upah TAD berupa penurunan upah pokok, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Pensiun, Kompensasi pesangon, dan upah lembur,” kata Riden.
“Diperparah lagi dengan dikeluarkannya kebijakan yang baru dari PT. PLN (Persero ) melaui EDIR 019 tahun 2022 bahwa beberapa jenis pekerjaan di PLN memakai system Volume Based yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hubungan kerja, kepastian upah, dan kepastian jaminan sosial,” lanjutnya.
Untuk Tenaga Alih Daya bagian Biller, selain terdampak terhadap hal tersebut di atas, juga terdampak atas perubahan kebijakan dari PLN atas periode pelunasan tagihan pelanggan. Di mana sebelumnya periode 6 bulan menjadi periode 1 bulan.
“Setiap bulan harus nihil tunggakan pelanggan. Akibatnya, Tenaga Alih Daya terpaksa harus melunasi (menalangi) tagihan pelanggan PLN agar kinerjanya tidak buruk dan terhindar dari sanksi surat peringatan sampai PHK,” tegas Riden.
Dalam aksi ini FSPMI mengusung 7 tuntutan, berikut :
1. Tolak Penurunan Upah Pekerja/Tenaga Alih Daya (TAD)
2. Tolak Perubahan Status Hubungan Kerja Tenaga Alih Daya ( TAD )
3. Tolak Jenis Pekerjaan berdasarkan Volume Based dan Pola Kemitraan.
4. Tolak Dana Talangan Pelanggan PLN.
5. Stop Kecelakaan Kerja di Lingkungan Kerja PLN
6. Angkat Tenaga Kerja Alih Daya ( TAD ) menjadi pekerja di anak perusahaan PT. PLN
7. Pekerjakan kembali 19 Tenaga Alih Daya (TAD) yang telah di PHK sepihak oleh PT. DKB di Lampung.[Fhr]
