Telusur.co.id - Keinginan Partai Golkar mengganti Mahyudin dari posisi wakil ketua MPR masih sebatas wacana, karena sampai saat ini belum ada surat resmi dari DPP Partai Golkar mengirimkan pergantian pimpinan.
Hal itu diungkapkan Mahyudin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. Karena belum ada surat resmi, kata Mahyudin, Rapat Gabungan (Ragab) MPR pada Rabu (21/3) siang dipastikan tidak akan membahas terkait pergantian Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Golkar.
“Saya kira tidak dibahas karena suratnya tidak ada sehingga tidak masuk agenda pembahasan,” elak Mahyudin.
Dijelaskan dia, sebagai kader Partai Golkar, dirinya tidak dalam kapasitas tidak mau digeser dari posisi Wakil Ketua MPR karena menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme Undang-Undang yang berlaku.
Selain itu Mahyudin menegaskan bahwa tidak ada tawaran dari Partai Golkar agar dirinya menjadi menteri karena posisi menteri itu wilayah Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Airlangga Hartanto bahwa banyak posisi untuk dirinya jika benar-benar dilakukan rotasi di Pimpinan MPR bukan berarti dirinya ditawari menjadi menteri.
“Jadi bukan ditawarin menjadi menteri tapi ditawari untuk pengembangan karir,” katanya.
Sebelumnya, MPR akan menggelar Rapat Gabungan yang akan dihadiri seluruh Pimpinan MPR membahas pelantikan tiga kursi Wakil Ketua MPR yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB pada Rabu (21/3) siang.
Berdasarkan informasi Biro Humas Kesekjenan MPR RI, Ragab tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. ( red )
