telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta menolak segala bentuk penjajahan.
Menurut Syahrul, sejak awal Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara non-blok yang tidak berpihak pada kekuatan tertentu. Prinsip tersebut, kata dia, harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk ketegangan yang juga melibatkan Israel di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” ujar Syahrul saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mempertanyakan legitimasi serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Menurutnya, tindakan tersebut tidak memiliki mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” kata Syahrul.
Ia menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.
Menurutnya, serangan balasan yang terus dilakukan Iran, termasuk yang menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk, menunjukkan bahwa konflik tersebut berpotensi semakin melebar.
Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki prosedur tetap dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa WNI yang berada di negara dengan potensi konflik selalu diminta berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia, terutama jika diperlukan proses evakuasi.
Lebih jauh, Syahrul menilai konflik tersebut seharusnya menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional. Ia mencontohkan Iran yang tetap mampu bertahan dan mengembangkan teknologi pertahanan meskipun menghadapi embargo internasional selama puluhan tahun.
“Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” ujarnya.
Menurut Syahrul, terdapat tiga sektor strategis yang harus dikuasai negara untuk membangun kekuatan nasional yang kokoh, yakni sektor pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan.
“Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” tegasnya. [ham]
