telusur.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penegakan protokol kesehatan sebagai respon terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini. Instruksi ditujukan kepada kepala daerah untuk pengendalian COVID-19.

Dalam instruksinya, Tito mengingatkan ada sanksi pemberhentian bagi kepala daerah yang tidak mengindahkannya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya patuh pada instruksi yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian terkait penegakan protokol kesehatan.

Riza menjelaskan, aturan tersebut bukan hanya soal instruksi Mendagri saja. Namun untuk semua aturan yang ada di Indonesia

"Pokoknya, kita patuh pada aturan, ketentuan. Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD, UU dan ada peraturan lainnya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/11/20).

Diketahui, DKI Jakarta menjadi sorotan setelah terjadi kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab. Kerumunan terjadi saat Rizieq pulang dari Arab Saudi pada Selasa (10/11/20) hingga acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan sang anak di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11/20).

Polisi menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat di DKI serta masyarakat telah diklarifikasi.

Riza Patria sedianya juga dimintai klarifikasi oleh polisi pada Kamis (19/11/20) namun tidak hadir. Riza meminta agar undangan klarifikasi dijadwalkan ulang. [Tp]