telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Yoyok Riyo Sudibyo mendorong agar akses pembiayaan perbankan lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, terutama UMKM yang baru memulai dan membutuhkan modal untuk berkembang.
Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) tentang Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM serta Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Yoyok, UMKM merupakan fondasi utama perekonomian masyarakat Indonesia. Keberadaan sektor ini, kata dia, bukan sekadar wacana, tetapi menjadi kenyataan yang terlihat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
"Kita ketahui bersama bahwa UMKM ini adalah urat nadi ekonomi rakyat. Ini bukan hanya slogan, tetapi fakta yang kita temui dari Sabang sampai Merauke bagaimana UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat," ujar Yoyok.
Dalam rapat tersebut, Yoyok menyoroti masih terbatasnya transparansi dalam penyaluran program pembiayaan UMKM. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah memiliki data penerima kredit dari masing-masing perbankan sebagai bentuk pengawasan terhadap program pembiayaan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, sistem pengawasan perlu diperkuat agar program pembiayaan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Ia menyinggung adanya kasus dugaan penyalahgunaan data pelaku UMKM oleh oknum pejabat bank yang menunjukkan pentingnya pengawasan lebih ketat dalam proses penyaluran kredit.
"Apakah kementerian sudah memiliki data penerima pembiayaan dari masing-masing bank? Itu yang harus diperiksa. Karena fakta di lapangan, baru kemarin ada kasus kepala bank memanfaatkan data UMKM untuk dikorupsi. Pengawasannya dari mana?" tegasnya.
Yoyok menilai selama ini akses kredit perbankan masih lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah berkembang. Kondisi tersebut terjadi karena perbankan cenderung memilih memberikan pembiayaan kepada usaha yang dianggap memiliki risiko lebih rendah.
Padahal, menurutnya, pelaku UMKM super mikro yang baru merintis usaha juga membutuhkan dukungan agar mampu tumbuh dan naik kelas.
Karena itu, ia meminta Kementerian UMKM berperan lebih aktif sebagai pendamping sekaligus penghubung antara pelaku usaha kecil dengan sektor perbankan.
"Jangan hanya menyampaikan kredit yang terserap sekian kalau penerimanya itu-itu saja. Yang lebih penting adalah bagaimana Kementerian UMKM hadir mendampingi UMKM super mikro yang baru berjalan dan meyakinkan perbankan agar berani memberikan pembiayaan kepada mereka," katanya.
Yoyok juga mengusulkan adanya sistem konektivitas yang lebih kuat antara Kementerian UMKM dan lembaga perbankan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan penyaluran kredit benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil hingga daerah terpencil.
"Buatlah konektivitas yang nyata antara kementerian dan perbankan. Kementerian harus berdiri di pihak UMKM, sementara perbankan menyalurkan kreditnya. Dengan begitu, pelaku UMKM yang baru merintis usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," pungkasnya.
Ia berharap kebijakan pembiayaan UMKM ke depan tidak hanya berorientasi pada jumlah kredit yang tersalurkan, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan akses modal bagi masyarakat yang ingin membangun usaha dari tingkat paling dasar.
