Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah mematangkan opsi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai tersebut menilai jalur konstitusional perlu dipertimbangkan untuk memperoleh kepastian hukum atas persoalan tersebut.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan persoalan ijazah Gibran menjadi salah satu ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurut dia, dalam situasi konstitusional saat ini, penggunaan HMP dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu menegaskan, langkah PKB bukan berarti mengubah haluan politik, melainkan mencari jalur konstitusional yang dinilai tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dia menjelaskan, Hak Angket dan HMP merupakan dua instrumen DPR yang memiliki fungsi berbeda. Hak Angket dapat digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen bagi DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan tertentu, termasuk persoalan konstitusional.
“Keduanya tidak saling meniadakan dan tidak harus ditempuh secara hierarkis,” tegas Khozin.
Khozin juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut dia, ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur bahwa materi dan bukti yang sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden dapat menjadi dasar pengajuan HMP.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” ujarnya.
Meski demikian, Khozin mengakui persoalan ijazah Gibran memiliki dimensi hukum yang kompleks. Terlebih, persoalan tersebut telah melalui proses hukum di Mahkamah Agung (MA) dan terdapat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, kondisi tersebut tetap membuka ruang perdebatan konstitusional, khususnya terkait ketentuan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara tersebut.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi tidak pernah memenuhi syarat pencalonan atau tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” kata Khozin.
Dia menilai pertanyaan tersebut harus menjadi bagian penting dari argumentasi konstitusional DPR apabila HMP benar-benar ditempuh. Dengan demikian, DPR perlu menyusun dasar argumentasi dan bukti yang kuat sebelum membawa persoalan tersebut ke tahap berikutnya.
Khozin mengatakan argumentasi DPR nantinya akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi apabila DPR mengajukan permohonan terkait usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” tandasnya. [ham]
