Seiring dengan telah diundangkannya UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah akan memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu menyusun berbagai peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional dari undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat berharap dan meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI, melibatkan perwakilan organisasi serikat pekerja/serikat buruh secara nyata dan substantif dalam proses penyusunan seluruh peraturan turunannya.
Keterlibatan serikat pekerja bukan sekadar formalitas atau hanya untuk memenuhi unsur konsultasi. Serikat pekerja harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, kritik, serta pengalaman nyata yang dihadapi pekerja/buruh di lapangan.
Mengapa hal ini penting? Karena pihak yang paling memahami persoalan ketenagakerjaan bukan hanya pemerintah dan pengusaha, tetapi juga pekerja/buruh yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan hubungan kerja, pengupahan, status pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta berbagai persoalan lainnya.
“Jangan sampai peraturan turunan justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang telah dibangun melalui undang-undang ini,” ujarnya.
Mirah juga menegaskan bahwa tantangan terbesar setelah terbitnya undang-undang ini adalah memastikan seluruh ketentuannya benar-benar dijalankan oleh semua pihak yang berkepentingan.
Pemerintah harus hadir sebagai regulator sekaligus pengawas yang tegas. Pengusaha wajib menjalankan ketentuan undang-undang dan memenuhi hak-hak pekerja/buruh. Sementara itu, pekerja dan serikat pekerja juga harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai kita memiliki undang-undang yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Jangan sampai pekerja/buruh kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang.”
Ia juga ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini membawa perubahan nyata, bukan sekadar perubahan nama dan susunan aturan. [ham]
