JAKARTA, Palakat Forum menyoroti tantangan demokrasi, pemerataan pembangunan, dan peran generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah di tengah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Arah Pembangunan Bangsa dan Masa Depan Generasi Muda" yang digelar di Kumpul JKT, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026).
Founder sekaligus Direktur Eksekutif Palakat Forum, Hizkia Rantung, mengatakan generasi muda harus terlibat aktif dalam mengawal arah pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi penonton kebijakan pemerintah.
"Generasi muda harus menjadi bagian dari proses pembangunan. Kita membutuhkan ruang diskusi yang kritis, terbuka, dan konstruktif agar gagasan anak muda dapat berkontribusi bagi masa depan bangsa," ujar Hizkia.
Sementara itu, Deklarator Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA), Moh. Ageng Dendy Setiawan, menekankan pentingnya menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama kebijakan ekonomi nasional.
Menurutnya, program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), perlu dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pasal 33 UUD 1945 merupakan roh perekonomian nasional. Program-program besar pemerintah harus dikawal agar tidak berhenti pada gagasan, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi," kata Dendy.
Ketua Harian DPP Jaringan Nasional Advokasi dan Studi Kebijakan Agraria (JARNASKA), Mesakh Habrari, mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penguatan demokrasi dan pemerataan kesejahteraan.
Mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) itu menilai semangat Reformasi 1998, khususnya demokrasi dan keadilan sosial, harus tetap menjadi pijakan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
"Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan reforma agraria, pemerataan kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan," ujar Mesakh.
Dari perspektif generasi muda, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Adinda Paramita Mayan, menyoroti fenomena kartelisasi partai politik yang dinilai berpotensi melemahkan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan.
Menurut Adinda, ketika partai politik semakin didominasi kepentingan elite, ruang partisipasi dan regenerasi kepemimpinan bagi generasi muda berisiko menyempit.
"Partai politik seharusnya menjadi ruang pendidikan dan kaderisasi, bukan sekadar arena kepentingan elite. Generasi muda membutuhkan akses pendidikan dan kesempatan yang lebih terbuka untuk terlibat dalam proses politik," kata Adinda.
Dialog yang dihadiri sekitar 43 peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis lintas organisasi Cipayung, dan tokoh kepemudaan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Hizkia berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan yang berkelanjutan sekaligus mendorong kolaborasi generasi muda dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia. RD
