Penyaluran Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan telah mencapai Rp29,17 triliun hingga 1 November 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat pembiayaan tersebut telah menjangkau 119.790 debitur atau setara 70,85 persen dari target Rencana Target Penyaluran (RTP) tahun ini.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan capaian tersebut dalam pemaparan perkembangan realisasi Kredit Program Perumahan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (2/11/2026).
"Hingga 1 November 2026, realisasi penyaluran pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp29,17 triliun. Pembiayaan telah disalurkan kepada 119.790 debitur dan mencapai 70,85 persen dari target Rencana Target Penyaluran (RTP) Tahun 2026," ujar dia.
Dia menambahkan, perkembangan penyaluran tersebut memperlihatkan kontribusi pembiayaan terhadap penguatan ekosistem perumahan nasional.
Dukungan pendanaan ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menunjang aktivitas usaha yang terlibat dalam proses pembangunan sektor perumahan.
Untuk meningkatkan capaian penyaluran, Sri bilang, Kementerian PKP terus mengintensifkan koordinasi dengan lembaga keuangan maupun berbagai pihak yang terlibat dalam sektor perumahan.
"Percepatan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha," ucap dia.
Di sisi lain, dia menyebut, Kementerian PKP juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja sepanjang Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Evaluasi tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi turut mencakup perkembangan pembangunan fisik, pelaksanaan bantuan perumahan, pembangunan rumah susun (rusun), hingga penyediaan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, pemerintah meninjau perkembangan penyaluran pembiayaan rumah subsidi dan KUR Perumahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Sri menegaskan bahwa Kementerian PKP akan terus memperkuat pengawasan dan pengendalian program melalui koordinasi antarsektor.
Pemerintah, lanjut dia, menargetkan seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi aspek kualitas, efisiensi biaya, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat, Sri menyatakan komitmen Kementerian PKP untuk mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden.
"Kementerian PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, mitra kerja, lembaga keuangan, pelaksana pembangunan, serta media massa yang terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program perumahan rakyat," tandas Sri.
Editor: Risyad.
