telusur.co.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menghadirkan ACTIONS, sebuah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemenhut.
Melalui satu dashboard, ACTIONS mengintegrasikan data dari sistem nasional dan satuan kerja untuk menyajikan informasi realisasi belanja, pendapatan, serta kinerja pelaksanaan anggaran. Sistem ini juga dilengkapi laporan eksekutif otomatis yang membantu pimpinan mengambil keputusan, sekaligus mendukung kebutuhan pelaporan keuangan dan pemeriksaan.
Kepala Biro Keuangan Kemenhut, Very Santoso, mengatakan bahwa ACTIONS dikembangkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola pelaksanaan anggaran dan keuangan, sekaligus menilai kinerja serta output yang dihasilkan oleh satuan kerja.
“Dampak dari dashboard ini, tujuan kami adalah melihat secara keseluruhan tata kelola pelaksanaan anggaran dan keuangan, khususnya di Kementerian Kehutanan, serta menilai kinerja dan output yang dihasilkan,” ujarnya usai acara talkshow Nasional bertema “Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan” di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (21/10/2026)..
Menurut Very Santoso, salah satu keunggulan ACTIONS adalah kemampuannya mendukung analisis melalui early warning system atau sistem peringatan dini. Fitur tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penilaian awal bagi pimpinan dalam mengambil keputusan, baik berdasarkan pertimbangan kualitatif maupun kuantitatif.
Aplikasi ACTIONS juga diarahkan untuk memperkuat interkoneksi dan interoperabilitas data dengan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sistem seperti MyIntress, SAKTI, serta integrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya.
Pengembangan sistem ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal Kemenhut, tetapi juga diharapkan dapat mendukung transparansi dan kolaborasi dengan para mitra pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pihak-pihak terkait lainnya.
Very menegaskan bahwa ACTIONS diharapkan menjadi program berkelanjutan yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan satuan kerja maupun pemangku kepentingan eksternal. Dengan demikian, setiap satuan kerja dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran sebelum menjadi temuan dalam proses pemeriksaan.
“Kami berharap sistem ACTIONS ini menjadi sistem yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada tahun depan. Kami ingin sistem ini terus mengakomodasi kebutuhan satuan kerja dan pihak-pihak eksternal, sehingga satuan kerja dapat melakukan deteksi dini dan memeriksa dirinya lebih awal,” jelasnya.
Sebagai bagian dari persiapan implementasi, Kemenhut telah melaksanakan User Acceptance Test (UAT) dengan melibatkan sembilan unit eselon I di tingkat pusat dan 20 unit pelaksana teknis. Pengujian dilakukan dengan memasukkan dan mengolah data untuk mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan sistem.
Hasil pengujian tersebut mendapat respons positif dari para peserta, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama untuk memastikan dashboard semakin mudah digunakan oleh seluruh satuan kerja.
ACTIONS ditargetkan diluncurkan secara lebih luas pada November, sebelum pelaksanaan pemeriksaan internal BPK pada Januari. Menurut Very, waktu peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya agar sistem dapat mulai dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan anggaran sejak awal tahun.
Dalam tahap awal, pemanfaatan ACTIONS akan diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan dan pengawasan. Adapun akses publik terhadap informasi keuangan akan mempertimbangkan tahapan pemeriksaan serta hasil audit yang telah dikeluarkan oleh BPK.
Implementasi ACTIONS direncanakan menjangkau 197 satuan kerja di lingkungan Kemenhut. Untuk memastikan pemanfaatannya berjalan optimal, Kemenhut memandang perlu adanya landasan kebijakan yang kuat, termasuk melalui keputusan menteri yang mengatur kewajiban penggunaan sistem oleh seluruh satuan kerja.
Very menyebutkan bahwa tantangan utama implementasi bukan semata-mata pada aspek teknis, melainkan juga pada komitmen dan kedisiplinan pengguna dalam memanfaatkan sistem. Melalui pemantauan penggunaan dashboard, pimpinan diharapkan dapat mengetahui satuan kerja yang telah maupun belum menjalankan sistem tersebut.
Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan dapat dipantau secara lebih cepat, ACTIONS diharapkan mampu mengubah pola pengawasan yang sebelumnya cenderung manual dan reaktif menjadi lebih proaktif dan preventif.
Kehadiran ACTIONS menjadi langkah Kemenhut dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta membangun tata kelola keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung kehutanan Indonesia yang berintegritas dan berkelanjutan.
