FFI Melawan! Michael Sianipar Anggap SK PSSI Soal Pencopotan Dirinya Ilegal, Lapor PSSI ke FIFA dan AFC

by Risyad Avisena |
FFI Melawan! Michael Sianipar Anggap SK PSSI Soal Pencopotan Dirinya Ilegal, Lapor PSSI ke FIFA dan AFC
Ketua Umum FFI, Michael Sianipar pada Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia. Foto: dok. FFI.

Polemik internal tata kelola futsal nasional memasuki babak baru. Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi melayangkan surat keberatan kepada PSSI menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum AFI/FFI.

Langkah perlawanan administratif tersebut tidak hanya ditujukan kepada otoritas sepak bola nasional, tetapi juga turut ditembuskan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan bahwa posisi serta kepengurusannya masih sah secara hukum. Legitimasi tersebut bersandar pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) tanggal 3 Oktober 2024 sesuai Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025, serta diperkuat oleh SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

Dalam dokumen keberatannya, pihak FFI membedah sedikitnya lima poin krusial yang dinilai sebagai cacat formil maupun materiil dalam penerbitan keputusan PSSI tersebut:

1. Melampaui Batas Kewenangan Statuta FFI menilai PSSI telah melampaui wewenangnya karena proses pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum merupakan hak mutlak Kongres FFI sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025. Adapun klausul penunjukan Plt. Ketua dalam Peraturan Organisasi (PO) PSSI 2025 hanya berlaku spesifik bagi Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI yang masa baktinya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan.

2. Mengabaikan Legitimasi AD/ART FFI yang Direkomendasikan PSSI Tata cara pemberhentian ketua umum melalui mekanisme KLB telah diatur secara sah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI 2026. Aturan tersebut disahkan secara bulat oleh 90 persen pemilik suara—yakni 54 peserta yang hadir dari total 60 anggota terdaftar—dalam Kongres FFI pada 12 Mei 2026 atas rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026. Secara legalitas negara, AD/ART FFI tersebut juga telah terdaftar dan berkekuatan hukum tetap di Kementerian Hukum.

3. Minimnya Prosedur dan Pengabaian Hak Jawab Penerbitan SK tersebut dinilai menabrak asas due process of law di lingkungan organisasi. Pasalnya, keputusan diambil tanpa merinci bentuk pelanggaran, tidak melalui mekanisme tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), serta meniadakan hak pembelaan diri bagi pihak terkait sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI 2025.

4. Cacat Kecermatan Administrasi Hukum Pada bagian konsideran, PSSI dinilai tidak mencantumkan rujukan pasal yang spesifik sebagai dasar hukum. Selain itu, pada Diktum 3, PSSI mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024–2028" tanpa menyertakan nomor maupun tanggal surat, yang mana dokumen dimaksud diklaim tidak pernah diterima oleh pihak FFI.

5. Kejanggalan Data Kuorum dan Dugaan Konflik Kepentingan FFI menyoroti adanya inkonsistensi angka terkait klaim desakan KLB. Sebelumnya disebut terdapat 48 surat permohonan KLB (terdiri atas 28 Asosiasi Futsal Provinsi dan 20 klub), namun angka tersebut berbeda dengan pernyataan pihak Plt. pada 13 November 2026 yang menyebut 40 voters—angka yang persis berada di ambang batas minimal dua pertiga dari total 60 pemilik suara. Di tengah dugaan adanya intervensi oknum Komite Eksekutif (Exco) PSSI terhadap sejumlah AFP, FFI mempertanyakan validitas fisik serta verifikasi atas dokumen permohonan tersebut.

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," ujar Michael dalam keterangannya, dikutip Senin (16/11/2026).

Meski menolak penunjukan Plt., Michael memastikan bahwa pihaknya tidak anti terhadap mekanisme KLB. Ia menjamin FFI siap memanggil dan menggelar KLB secara mandiri apabila berkas permohonan diserahkan secara resmi dan terbukti valid memenuhi syarat kuorum dua pertiga suara, sesuai amanat Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," tegas Michael.

Sebagai jalan keluar untuk meredam eskalasi konflik, FFI mendesak PSSI untuk mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 dan menjaga status quo kepengurusan. FFI juga meminta PSSI menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB beserta Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 guna dilakukan verifikasi bersama secara transparan.

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersifat imparsial untuk bermusyawarah dalam tenggat waktu 30 hari kerja. Namun, apabila forum musyawarah tersebut menemui jalan buntu, FFI siap membawa sengketa ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (3).

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan objektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Michael yang saat ini sedang menjalani studi di Amerika Serikat,menyerukan kepada seluruh elemen pencinta sepak bola dan futsal di Tanah Air untuk turut mengawal dinamika ini. Menurutnya, kredibilitas serta marwah PSSI sebagai induk organisasi sedang diuji di mata publik.

"Tentu saya ingin PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi itu. Saya berharap Pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal Tanah Air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini," pungkas Michael.

Komentar

Berita Terkait