telusur.co.id - Kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir mendapat rapor buruk dalam penilaian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Survei yang mereka susun mencatat 75 persen responden mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sementara 67 persen menyebut perilaku Presiden Prabowo sebagai salah satu sumber tekanan tersebut.
Temuan itu dipaparkan dalam peluncuran Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring pada Minggu (11/10/2026) malam.
Laporan tersebut tidak hanya mengevaluasi kinerja presiden, wakil presiden, dan para menteri, tetapi juga merekam persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, arah kebijakan, hingga kualitas kepemimpinan nasional.
Direktur CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, mengatakan pertanyaan mengenai tingkat stres masyarakat dimasukkan ke dalam survei setelah muncul desakan dari publik.
"Banyak yang meminta agar pertanyaan ini dimasukkan ke dalam kuesioner, yaitu bagaimana perasaan masyarakat umum," ujar dia dalam siaran pers yang diterima telusur, Rabu (14/10/2026).
Di tengah penilaian negatif tersebut, survei menemukan bahwa mayoritas responden menginginkan pemimpin yang bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebanyak 80 persen responden memilih kriteria tersebut ketika ditanya mengenai sosok pemimpin Indonesia pada 2029.
Angka itu melampaui kriteria pemimpin yang berkomitmen memberantas korupsi, yang dipilih 71 persen responden. Sementara itu, 38 persen menginginkan pemimpin independen yang bukan kader partai politik. Latar belakang militer hanya dipilih 8 persen responden, sedangkan kader partai politik dipilih 6 persen.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, yang berperan sebagai "wali murid" dalam analogi pembagian rapor pemerintahan tersebut, menilai keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang mau mendengarkan merupakan salah satu pesan terpenting dari survei.
"Sederhana sekali permintaan rakyat sebenarnya, pemimpin yang mau mendengarkan rakyat. Dan inilah yang gagal," ungkap dia.
Dia menggunakan analogi penilaian sekolah untuk menggambarkan persoalan mendasar yang menurutnya terlihat dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran.
"Ternyata penyebab sebenarnya Prabowo-Gibran ini gagal naik kelas adalah karena dia tidak mau mendengarkan rakyat," tutur Bivitri.
Bivitri pun berharap, hasil evaluasi tersebut dapat mendorong masyarakat mempertimbangkan alternatif kepemimpinan yang berbeda. Dia juga menyinggung persoalan sirkulasi elite politik sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
"Percayalah, sejak 1998 sebenarnya kita tidak pernah punya sirkulasi elite. Barangkali ini titik di mana kita mesti menggaungkan bahwa kita butuh pemimpin baru," jelas dia.
Nilai Prabowo, Gibran, dan Kabinet Tak Tembus Lima
Buruknya penilaian terhadap pemerintahan tercermin dalam skor yang diberikan responden kepada jajaran eksekutif. Dalam skala 1 hingga 10, para ahli memberikan nilai 2,8 kepada Prabowo, sedangkan masyarakat umum memberi nilai 4,6.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh nilai 2,2 dari kelompok ahli dan 4,9 dari masyarakat. Sementara itu, kinerja Kabinet Merah Putih secara keseluruhan mendapat nilai 2,9 dari para ahli dan 4,7 dari masyarakat.
Khusus untuk Prabowo, nilai 1 menjadi pilihan terbanyak di kalangan responden masyarakat, dengan proporsi 23 persen. Secara keseluruhan, 48 persen responden memberikan nilai antara 1 dan 4 kepada Presiden.
Bhima menyebut hasil tersebut sebagai gambaran rendahnya penilaian terhadap kepemimpinan pemerintah selama dua tahun berjalan.
"Kalau ini sekolah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, kira-kira lulus tidak ujian kepemimpinannya," ujar dia.
Penilaian kelompok ahli juga menunjukkan keraguan terhadap kemampuan Presiden mengambil keputusan strategis. Sebanyak 71 persen ahli menilai kapasitas tersebut tidak memadai, sedangkan 22 persen lainnya menilai kurang memadai.
Kekhawatiran terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo bahkan mencapai 93 persen di kalangan ahli.
Di sisi lain, 61 persen responden masyarakat menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang mendukung untuk memimpin. Hanya 8 persen yang memberikan penilaian sangat baik terhadap aspek tersebut.
Rendahnya penilaian itu beriringan dengan melemahnya dukungan dari pemilih pada Pilpres 2024. Sebanyak 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo dalam pemilihan presiden sebelumnya menyatakan tidak akan memilihnya kembali.
Sebanyak 27 persen menyatakan masih akan memilih Prabowo, sedangkan 19 persen lainnya belum menentukan pilihan.
Angka tersebut menunjukkan adanya jarak antara dukungan elektoral pada Pilpres 2024 dan penilaian terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Namun, temuan survei itu tetap perlu dibaca sesuai karakteristik responden dan metode pengumpulan data yang digunakan.
Tekanan Ekonomi dan Harga Pangan Jadi Sumber Keluhan
Di luar persoalan kepemimpinan, tekanan ekonomi menjadi salah satu masalah utama yang dirasakan masyarakat. Survei CELIOS mencatat 53 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya.
Hanya 16 persen responden yang merasa kondisi keuangan rumah tangganya membaik. Sementara itu, 82 persen menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat, sedangkan 62 persen memberikan penilaian buruk terhadap upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja.
Ketika diminta menentukan tiga persoalan paling mendesak, mayoritas responden menunjuk harga kebutuhan pokok. Isu tersebut dipilih oleh 78 persen responden, disusul lapangan kerja dan perlindungan pekerja sebesar 58 persen, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebesar 35 persen.
Bhima menilai rendahnya angka inflasi yang kerap menjadi salah satu indikator keberhasilan ekonomi pemerintah belum sepenuhnya menggambarkan tekanan yang dirasakan masyarakat.
Dia lalu menyoroti persoalan ketersediaan beras medium di tingkat konsumen perkotaan, kenaikan harga sayuran, ayam, dan telur, serta antrean BBM bersubsidi di sejumlah daerah.
Menurut Bhima, peningkatan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berlangsung di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
"Inflasi seolah rendah, tetapi tekanan pada dompet masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Ini bukan hanya persepsi atau opini, data menunjukkan hal yang sama," papar dia.
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan yang perlu dijawab pemerintah. Sejauh mana indikator makroekonomi yang terlihat terkendali benar-benar sejalan dengan daya beli, ketersediaan pangan, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
MBG dan Koperasi Desa Ikut Dikritik
Dua program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), juga mendapat penilaian negatif dalam laporan tersebut.
Di kalangan ahli, 50 persen responden menginginkan program MBG dihentikan sepenuhnya. Sebanyak 37 persen lainnya meminta penghentian sementara sampai evaluasi menyeluruh dilakukan.
Penolakan di kelompok masyarakat umum tercatat lebih besar. Sebanyak 76 persen responden menyatakan setuju apabila program MBG dihentikan.
Sementara itu, sebanyak 91 persen ahli tidak setuju bahwa KDMP telah dirancang dan dijalankan secara memadai. Di kalangan masyarakat umum, 66 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap program tersebut.
Temuan itu menunjukkan bahwa kedua program yang menjadi bagian penting agenda pemerintahan menghadapi persoalan penerimaan publik. Hasil survei tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program sebelum pemerintah melanjutkan penggunaan sumber daya negara dalam skala besar.
Kritik terhadap arah kebijakan tidak berhenti pada program prioritas. Sebanyak 92 persen ahli menyatakan khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah, sedangkan 96 persen menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif.
Sebanyak 80 persen ahli juga menilai keterlibatan militer dalam urusan sipil meningkat. Adapun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum memperoleh nilai 4,7 dari 10. Sebanyak 36 persen responden menilai kebebasan sipil tidak terlindungi.
Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa kritik terhadap pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh tata kelola, penegakan hukum, perlindungan kebebasan sipil, dan batas keterlibatan institusi negara dalam urusan pemerintahan sipil.
Sejumlah Menteri Mendapat Nilai Rendah
Selain survei masyarakat dan ahli, CELIOS bersama Kabinet Bayangan menyusun penilaian sektoral terhadap kinerja kementerian. Penilaian dilakukan oleh 15 anggota Kabinet Bayangan yang berasal dari kalangan akademisi dan pegiat masyarakat sipil. Masing-masing mengevaluasi kementerian yang menjadi bidang pendampingannya.
Nilai terendah, yakni 1 dari 10, diberikan kepada Menko Polkam lama Djamari Chaniago dan penggantinya, Dudung Abdurachman. Nilai serupa diberikan kepada Kapolri lama Listyo Sigit Prabowo dan penggantinya, Suyudi Ario Seto.
Sejumlah pejabat lainnya memperoleh nilai 2, di antaranya Zulkifli Hasan, Sudaryono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Desa Yandri Susanto.
Adapun nilai tertinggi dalam penilaian sektoral tersebut hanya mencapai 6. Nilai itu antara lain diperoleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.
Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Bayangan, Feri Amsari, memberikan nilai 3 kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dia menilai Kementerian Sekretariat Negara belum menjalankan perannya secara memadai dalam memastikan kebijakan Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kebijakan-kebijakan utama bahkan tidak memiliki peraturan perundang-undangan. Misalnya KDMP dan MBG tidak memiliki dasar undang-undang," kata dia
Kritik juga diarahkan kepada Sekretariat Kabinet. Ahmad Jilul Qur'ani Farid memberikan nilai 3 kepada Seskab Teddy Indra Wijaya. Dia menghubungkan tujuh kali perombakan kabinet dalam dua tahun, termasuk pergantian tiga Menteri Keuangan, dengan persoalan fungsi Sekretariat Kabinet dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan.
"Yang terjadi adalah personifikasi kekuasaan di Seskab. Mereka yang bisa dekat dengan Seskab-lah yang paling bisa mengakses Presiden," ujar Jilul.
Pada sektor pemerintahan dalam negeri, Armand Suparman memberikan nilai 3 kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyoroti pemangkasan transfer ke daerah dan dana bagi hasil ketika sekitar 90 persen dari 548 kabupaten/kota dinilai memiliki kapasitas fiskal rendah.
Menurut Armand, pemerintah daerah justru diarahkan mencari pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memperoleh dana yang, menurut penilaiannya, semestinya menjadi hak daerah.
"Pusat makin berkuasa dan daerah makin sekarat," beber dia.
Karhutla, Anggaran Pertahanan, dan Pendidikan Jadi Sorotan
Kritik terhadap kebijakan lingkungan disampaikan Iqbal Damanik. Dia memberikan nilai 3 kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, dan Nusron Wahid.
Iqbal menyinggung janji Presiden pada 24 Agustus lalu bahwa kebakaran hutan dan lahan akan padam dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, menurut dia, kebakaran telah memasuki Taman Nasional Gunung Palung dan Sebangau, sementara asap dilaporkan mencapai Kamboja dan Manila.
CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 123,1 triliun.
"Itu bukan karena bencananya yang datang, tetapi memang perencanaan kita yang tidak memasukkan penanganan dan mitigasi bencana secara serius," ujar Iqbal.
Di sektor pertahanan, Curie Maharani menyoroti kenaikan anggaran yang tercantum dalam RAPBN 2027 menjadi Rp 335,3 triliun, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan anggaran pada 2024.
Menurut dia, peningkatan anggaran tersebut belum diiringi keterbukaan yang memadai dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk kejelasan aturan mengenai perantara dalam proses pengadaan.
"Kita mungkin bisa membeli sekarang, tetapi apakah ke depannya kita bisa mengoperasikan ataupun memelihara alutsista itu, itu diragukan," ucap Curie.
Di bidang kesehatan, Irma Hidayana memberikan nilai 3 kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menilai pemerintah belum cukup terbuka terhadap kritik dari tenaga kesehatan dan kalangan ahli.
"Kritik masyarakat selalu dibungkam, ahli tidak didengarkan," papar dia.
Sementara itu, Iman Zanatul Haeri menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya terserap untuk program MBG dan sekolah-sekolah khusus.
Dia mempertanyakan prioritas pemerintah ketika kebutuhan tenaga pendidik masih belum terpenuhi.
"Kekurangan guru kita sekitar 500 ribu, tetapi yang dikirimkan malah 288 ribu TV," tutur Zanatul.
Berbagai kritik sektoral tersebut menempatkan persoalan prioritas anggaran dan kapasitas pelaksanaan sebagai bagian penting dalam evaluasi pemerintahan. Besarnya anggaran dan banyaknya program, menurut para penilai, perlu diikuti dengan perencanaan yang terukur, transparansi, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
CELIOS Jelaskan Metode Survei
CELIOS menyatakan survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden berusia di atas 17 tahun dari berbagai provinsi. Responden direkrut melalui Meta Ads dengan metode non-probability sampling. Hasilnya kemudian diberi pembobotan agar komposisinya mendekati karakteristik penduduk Indonesia.
Survei terhadap kelompok ahli melibatkan 129 responden dari beragam bidang, antara lain ekonomi, sosial, antropologi, gender, lingkungan, dan kesehatan. Pengumpulan responden dilakukan menggunakan metode snowball sampling.
Seluruh data dikumpulkan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Peneliti CELIOS sekaligus Menteri Pertanian dan Ketahanan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, mengatakan kuesioner yang digunakan telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas.
Penilaian peringkat menteri menggunakan metode positional scoring, yakni pengembangan metode Borda count dengan pembobotan yang diadaptasi dari sistem penilaian Ballon d'Or.
"Kami memang bukan lembaga survei, kami lembaga penelitian. Tapi kami memastikan setiap yang kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan, meskipun dalam riset apa pun tidak ada yang sempurna dan selalu ada limitasi," ucap Isnawati.
CELIOS juga menyatakan penelitian tersebut tidak memperoleh pendanaan dari pemerintah, perusahaan, maupun donor.
Meski demikian, metode pengambilan sampel menjadi konteks penting dalam membaca hasil survei. Penggunaan non-probability sampling pada kelompok masyarakat umum dan snowball sampling pada kelompok ahli berarti temuan tersebut perlu dipahami sebagai gambaran penilaian responden yang terlibat, bukan otomatis sebagai representasi statistik seluruh penduduk Indonesia.
Enam Rekomendasi untuk Pemerintah
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta menghentikan pemotongan dana desa untuk membiayai program KDMP. Kedua, pemerintah didorong membentuk kabinet berbasis keahlian atau zaken kabinet dan tidak menjadikan jabatan menteri sebagai instrumen pembagian kekuasaan politik.
Ketiga, mereka mengusulkan penerapan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam laporan, pajak sebesar 1 hingga 2 persen terhadap kekayaan di atas Rp 84 miliar berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp 142,2 triliun per tahun.
Keempat, pemerintah diminta menahan laju penarikan utang. Rekomendasi ini didasarkan pada perhitungan bahwa pembayaran bunga utang telah menyerap 24 persen penerimaan pajak.
Kelima, pemerintah didorong mengubah ukuran keberhasilan ekonomi yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan semata. Indikator keberhasilan, menurut rekomendasi tersebut, perlu turut memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dan daya dukung lingkungan.
Keenam, pemerintah diminta memperluas penciptaan lapangan kerja yang layak sekaligus memulihkan penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan Danantara.
Bhima mengatakan hasil rapor tersebut akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi. Namun, tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi itu tetap bergantung pada keputusan Presiden dan jajaran menteri.
"Didengar atau tidak, kebijakan berubah atau tidak, bolanya ada pada Presiden dan para menterinya. Kalau tidak didengarkan, yang rugi adalah pemerintahan Prabowo-Gibran itu sendiri," pungkas dia.
Laporan: Malik Sihite
