Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penyitaan dan pemusnahan barang bukti, tetapi juga menelusuri jaringan bisnis ilegal tersebut, mulai dari proses produksi, distribusi hingga penjualan.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pemusnahan 32,7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 8.000 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Menurut Luthfi, pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota. Rantai bisnis yang memungkinkan produk tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu beredar di masyarakat harus diputus.
“Di seluruh kabupaten/kota kita perangi karena ini krusial. Tidak boleh lagi ada tindakan ilegal mulai dari produksi, distribusi, sampai penjualan. Kita harus putus mata rantainya,” kata Luthfi.
Dia menilai, operasi penindakan saja belum cukup untuk menghentikan peredaran rokok ilegal. Diperlukan kerja sama lintas instansi, pengawasan berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat agar peredaran produk ilegal tidak terus berulang.
Untuk itu, Luthfi telah menginstruksikan Satpol PP Jawa Tengah memperkuat koordinasi dengan Polda Jateng dan Bea Cukai Jateng-DIY. Pengawasan dan penindakan diminta menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kabupaten dan kota.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan memperluas sosialisasi hingga desa dan kelurahan. Informasi mengenai larangan peredaran rokok ilegal serta ciri-ciri produk tanpa pita cukai resmi perlu disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk pemasangan imbauan di warung-warung.
“Potensi rokok ilegal ini sangat merugikan penerimaan negara dan daerah terkait pajak atau cukai rokok itu sendiri. Tidak kalah penting adalah melakukan imbauan untuk betul-betul menaati hukum terkait rokok ilegal itu sendiri,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, total barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai Rp49,28 miliar. Barang bukti itu merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Jateng-DIY, Polda Jateng, dan Satpol PP Jawa Tengah di sejumlah daerah.
Besarnya nilai dan volume barang bukti tersebut menggambarkan tantangan yang masih dihadapi pemerintah dalam mengawasi peredaran produk tanpa cukai resmi. Selain mengurangi potensi penerimaan negara, praktik tersebut juga berdampak terhadap penerimaan daerah melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang menjadi salah satu sumber pendanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng-DIY, Agus Yulianto, mengungkapkan bahwa dalam kurun dua tahun terakhir pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 270.731.899 batang rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Sementara itu, sepanjang 2026 hingga 9 November, Bea Cukai telah menerbitkan 3.764 surat bukti penindakan. Dari rangkaian operasi tersebut, petugas menyita 125.821.799 batang rokok ilegal serta 19.630 liter MMEA.
"Hari ini kita musnahkan 32,7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 8.000 liter MMEA. Ini menegaskan bahwa kita tidak memberi toleransi terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi rokok ilegal," kata Agus. [ham]
