Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pengembangan skema pembiayaan rumah yang lebih fleksibel bagi pekerja industri.
Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses kepemilikan hunian di tengah keterbatasan kemampuan mencicil dan persoalan lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pekerja swasta, khususnya buruh dan pekerja industri, selama ini menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sekitar 74-75 persen penyaluran FLPP diakses oleh kelompok tersebut.
"Selama ini pendekatan yang kita lakukan lebih banyak berbasis pada kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan. Ke depan, kita perlu mengetahui preferensi pekerja, termasuk pilihan mereka terhadap hunian milik maupun sewa," jelas dia melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/11/2026).
Dia menambahkan, keterbatasan lahan di sekitar kawasan industri menyebabkan pembangunan perumahan semakin bergeser ke wilayah pinggiran.
Kondisi tersebut, kata Heru, berpotensi menambah beban pengeluaran pekerja karena biaya transportasi meningkat dan waktu perjalanan menuju tempat kerja semakin panjang.
Oleh sebab itu, dia bilang, penyediaan hunian bagi pekerja perlu mengakomodasi berbagai pilihan, mulai dari rumah tapak, hunian vertikal, hingga skema pembiayaan sewa dengan dukungan pemerintah.
Kebutuhan pengembangan skema tersebut turut diperkuat hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terhadap 1.028 pekerja yang belum memiliki rumah di lima kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Penelitian menemukan sekitar 70 persen responden sangat ingin memiliki rumah, tetapi kemampuan pembiayaan masih menjadi kendala.
Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, mengungkapkan kesenjangan kemampuan mencicil antara pekerja tetap dan kontrak cukup besar. Hanya 16,5 persen pekerja kontrak yang mampu membayar cicilan Rp1 juta per bulan. Sementara itu, proporsi pekerja tetap yang memiliki kemampuan tersebut mencapai 53,2 persen.
Di sisi lain, minat pekerja terhadap pembiayaan kepemilikan rumah masih tinggi. Sebanyak 74,46 persen responden menginginkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sedangkan 55,58 persen tertarik membeli rumah melalui koperasi perusahaan.
Selain itu, sebanyak 29,91 persen responden mengharapkan adanya skema KPR khusus bagi pekerja kontrak. Temuan ini menunjukkan perlunya alternatif pembiayaan yang mempertimbangkan status pekerjaan dan kemampuan ekonomi calon penerima manfaat.
Persoalan perumahan pekerja juga tidak hanya berkaitan dengan harga rumah dan besaran cicilan. Lokasi hunian menjadi faktor lain yang menentukan keterjangkauan rumah bagi pekerja industri.
Kajian BRIN di kawasan Pulogadung menunjukkan 47 persen pekerja tinggal lebih dari 20 kilometer dari tempat kerja. Pada saat yang sama, 71,78 persen pekerja di kawasan tersebut hanya mampu mencicil rumah di bawah Rp1 juta per bulan.
Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, mengungkapkan, pemerintah perlu memperhitungkan biaya tempat tinggal sekaligus pengeluaran transportasi atau total housing and commuting cost dalam merumuskan kebijakan perumahan.
"Kita perlu menggeser pertanyaan dari bagaimana menyediakan rumah subsidi bagi pekerja menjadi bagaimana membangun sistem hunian yang layak, terjangkau, aman, dan tetap terhubung dengan pekerjaan," tutur dia.
Dia berpendapat, kedekatan lokasi hunian dengan tempat kerja masuk dalam tiga faktor teratas yang dipertimbangkan pekerja di seluruh wilayah penelitian.
BRIN pun merekomendasikan pengembangan ekosistem hunian pekerja, penerapan FLPP berbasis lokasi, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pemantauan keberlanjutan hunian setelah ditempati.
Rekomendasi tersebut turut mendapat perhatian dari pemerintah. Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kresna, mengusulkan konsep incremental housing atau rumah tumbuh.
Melalui skema ini, pekerja dapat membeli tanah terlebih dahulu dan membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan, Widodo Ramadyanto, mengingatkan efektivitas dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui FLPP tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau nilai pembiayaan yang disalurkan.
Pemerintah juga perlu memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni, terjangkau, dan berada dekat dengan lokasi pekerjaan penerima manfaat.
Dari sisi realisasi program, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP telah mencapai 204.857 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp25,5 triliun per 11 November 2026. Data tersebut berdasarkan dashboard realisasi BP Tapera.
Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menjelaskan penelitian yang menjadi dasar rekomendasi kebijakan tersebut melibatkan pekerja di lima kawasan, yakni Jababeka, Pulogadung, Batang, Tanjung Lesung, dan Gresik. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner daring, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta observasi lapangan.
Dia menegaskan hasil penelitian tersebut secara khusus menggambarkan kondisi kawasan industri dan KEK di Pulau Jawa sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai kondisi nasional.
Kajian itu juga menemukan fenomena hidden backlog atau backlog tersembunyi, yakni pekerja yang belum memiliki rumah sendiri tetapi masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Mayoritas responden berharap dapat memiliki hunian dalam satu hingga lima tahun mendatang.
Dari perspektif ketenagakerjaan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, mengatakan penyediaan hunian layak dan sehat merupakan bagian dari pemenuhan penghidupan yang layak bagi pekerja.
"Ketersediaan rumah yang memadai juga dinilai dapat mendukung produktivitas, hubungan industrial yang harmonis, serta keberlanjutan usaha," beber dia.
Lebih lanjut, BP Tapera berharap hasil kajian BRIN dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan pekerja.
Editor: Risyad.
