Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di DKI Jakarta menjadi 10.300 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 158 unit.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 10.000 unit diperuntukkan bagi kawasan perkotaan, sedangkan 300 unit lainnya dialokasikan untuk kawasan pesisir. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, sehat, dan aman.
Untuk kawasan perkotaan, masing-masing kota administrasi di DKI Jakarta memperoleh alokasi 2.000 unit, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu mendapatkan alokasi 300 unit.
Khusus Jakarta Selatan, sebanyak 2.000 unit bantuan dialokasikan untuk 10 kecamatan dan 46 kelurahan. Kecamatan Setiabudi memperoleh 122 unit, termasuk 11 penerima bantuan di Kelurahan Menteng Atas. Usulan calon penerima bantuan di wilayah tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Saadiah Uluputty.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pelaksanaan Program Bedah Rumah harus memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Siapa pun pengusulnya untuk program Bedah Rumah ini, pasti diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Hari ini kita bisa lihat dengan kolaborasi semua pihak, program Bedah Rumah sangat bermanfaat dan tentunya tepat sasaran,” ujar dia saat meninjau rumah penerima bantuan di kawasan Menteng Rawa Panjang, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026) sore.
Dalam kunjungan tersebut, Ara sapaan akrab Maruarar melihat langsung hasil renovasi rumah milik Suparmi dan Nurheny yang telah mendapatkan bantuan melalui program BSPS.
Suparmi merupakan ibu rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Ia tinggal bersama satu anggota keluarga lainnya di rumah seluas 17,8 meter persegi dengan status tanah girik.
Keterbatasan penghasilan membuat Suparmi kesulitan memperbaiki rumah secara mandiri. Melalui program BSPS, hunian tersebut akhirnya mendapatkan perbaikan dengan dukungan kontribusi swadaya keluarga sebesar Rp12 juta.
Penerima bantuan lainnya, Nurheny, merupakan pelaku usaha laundry rumahan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Dia tinggal bersama lima anggota keluarga di rumah seluas 74 meter persegi dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM).
Dia juga memberikan kontribusi swadaya sebesar Rp12 juta untuk mendukung proses renovasi rumahnya.
Selain meningkatkan kualitas hunian, kata Ara, Kementerian PKP juga mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui akses pembiayaan usaha dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Dalam rangkaian kegiatan di Menteng Atas, Politikus Gerindra itu bersama rombongan melanjutkan agenda ke Taman Batu Raya untuk berdialog dengan masyarakat sekaligus menyaksikan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis.
Penyerahan sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sertifikat diberikan secara simbolis kepada perwakilan warga dari Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor, yakni Siti, Maman, Naman, Asep Selamat, Moh. Tamim yang diwakili anaknya, serta Santoso dari Kota Bekasi.
Masyarakat juga mendapatkan sosialisasi pembiayaan usaha ultra mikro dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan tingkat bunga 8 persen.
Selain itu, Ara berdialog dengan Isnianto, salah satu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Isnianto memperoleh pembiayaan sebesar Rp350 juta dengan bunga 6 persen untuk mengembangkan usaha rumah kos.
Dalam dialog tersebut, Isnianto menyampaikan bahwa proses pengajuan KUR Perumahan berlangsung sekitar dua hari tanpa adanya pungutan liar.
Dia berharap, program pembiayaan tersebut dapat terus dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha produktif.
Lebih jauh Ara menegaskan, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tempat tinggal, penguatan ekonomi keluarga, hingga pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Rumahnya dibedah, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, dan bagaimana tanahnya yang belum bersertifikat bisa diurus dan gratis,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya penggunaan data sosial ekonomi dan verifikasi lapangan dalam menentukan penerima bantuan pemerintah.
“Dari hasil pengecekan lapangan, bantuan ini jadi lebih tepat sasaran,” kata dia.
Kunjungan Menteri PKP tersebut turut didampingi Wakapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Adex Yudiswan dan Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo serta Anggota Komisi VIII DPR RI Saadiah Uluputty.
Editor: Risyad.
