Telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah mendesak Kementerian Perdagangan dan Danantara bergerak cepat setelah rupiah ditutup di Rp18.239 per dolar AS, penutupan terlemah sepanjang sejarah.
Rupiah melemah 0,49% hari ini dan sudah terdepresiasi 7,96% sejak awal tahun. Tekanan datang dari ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, kondisi pasar domestik, serta ketidakpastian politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
"Kami menghargai optimisme pemerintah. Tapi harga bahan baku impor tidak menunggu rupiah pulih," tegas Ida saat ditemui pada Kamis (12/11/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ketergantungan impor justru makin dalam. Berdasarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan produksi kedelai lokal 2026 hanya 131,5 ribu ton, kurang dari 5% kebutuhan nasional sebesar 2,76 juta ton. Impor gandum pada kuartal I 2026 saja mencapai 3,72 juta ton, naik 35% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ida Fauziyah menyampaikan dampak tersebut sudah terasa sebelum rekor hari ini. Harga kedelai impor di tingkat perajin naik dari sekitar Rp9.500 menjadi Rp11.800 per kg pada akhir Oktober, nyaris menyentuh harga acuan pemerintah Rp12.000 per kg.
"Perajin tahu-tempe, pedagang gorengan, usaha roti, warung mie, merekalah yang pertama menanggung. Margin mereka tipis. Pilihannya hanya naikkan harga atau kecilkan ukuran, dan dua-duanya memukul daya beli," ujar Ida.
Ia juga meminta Kemendag bersama Bapanas memantau harga kedelai dan terigu setiap hari, menjamin stok, menindak penimbunan, serta menyiapkan operasi stabilisasi sebelum harga menembus batas acuan.
Lebih lanjut, Ida Fauziyah mengungkapkan, utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai US$195,6 miliar per Agustus 2026 (Bank Indonesia). Setiap kali rupiah melemah, nilai utang itu membengkak dalam rupiah, sementara banyak BUMN berpendapatan dalam rupiah.
"Danantara harus tahu persis BUMN mana yang paling rentan: berapa utang valasnya, kapan jatuh tempo, berapa yang sudah di-hedging. Jangan sampai kita baru sadar saat rugi kurs muncul di laporan akhir tahun," kata Ida.
Hasil pemetaan itu, menurutnya, perlu dilaporkan ke Komisi VI DPR RI.
"Faktor global di luar kendali kita. Tapi memastikan UMKM dan BUMN tidak menanggung sendiri, itu tugas kita. Kerjakan sekarang, bukan setelah harga naik," pungkasnya.
-thumbnail.webp)
