Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyatakan siap menjalankan mekanisme pergantian Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. PKB menegaskan, proses pengisian jabatan tersebut harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan keberlangsungan pemerintahan.
Menurut Neng Eem, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk memilih penggantinya dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan itu mengatur batas waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR, pengajuan dua calon oleh Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang, serta mekanisme pemilihan satu di antara kedua calon tersebut.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Neng Eem di ruang Fraksi PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, pergantian Wakil Presiden tidak semestinya hanya dilihat sebagai dinamika politik atau pergantian sosok pejabat. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Atas dasar itu, Fraksi PKB mengimbau seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara dan partai politik, agar menghormati prosedur konstitusional. Masyarakat juga diharapkan tidak disuguhi spekulasi politik yang berpotensi memicu kegaduhan.
"Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang. Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tanggung jawab tersebut demi menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, dan kepentingan bangsa," tegasnya.
Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 anggota kembali menegaskan komitmennya untuk menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam setiap proses ketatanegaraan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga demokrasi, stabilitas nasional, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). [ham]
