Agar Tepat Sasaran, DPR Sarankan Kemensos Sepakati Dulu Kriteria Penerima Bansos - Telusur

Agar Tepat Sasaran, DPR Sarankan Kemensos Sepakati Dulu Kriteria Penerima Bansos


telusur.co.id - Kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos) adalah masyarakat atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, atau dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Karena, selama ini publik memakai data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung jumlah penduduk miskin dari perpektif angka, mengukur kemisikinan dari pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs). 

Begitu disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR Idah Syahidah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/20).

"Dengan kata lain, BPS mengukurnya dari rata-rata pengeluaran perkapita penduduk perbulan dibawah garis kemiskinan. Padahal, konteks kemiskinan itu sangat kompleks. Belum lagi soal  kultur budaya yang berbeda juga mempengaruhi kedalaman tingkat kemiskinan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena itu, perlakuannya tidak bisa disamakan, terutama dalam hal penyaluran dana," kata Idah. 


Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti data BPS yang kerap tidak update. Sementera setiap hari selalu ada perubahan data penduduk yang lahir maupun meninggal dunia. 

Menurut dia, akibat dari ketidakakuratan data itu, terjadilah salah terima Bansos. Dimana, ada penduduk yang menerima ada yang tidak, yang miskin tidak dapat bantuan sementara yang mampu dapat. 

Kendati begitu, Idah mengaku memhamai bahwa Kemnesos memang sudah berupaya menggunakan aplikasi  
Sitim Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). Namun, ingat dia, aplikasi itu masih banyak ditemukan persoalan. 

Di antaranya, banyak fitur aplikasi SIKS-NG  yang belum sempurna, sehingga tidak mengetahui jumlah data meninggal, pindah atau tidak ditemukan. Akibatnya, operator harus menghitung ulang secara manual. 

"Ini pada akhirnya membuat cara kerja yang seharusnya cepat dengan teknologi tersebut malah menjadi semakin lambat," sindir dia. 

Oleh karena itu, Idah menyarankan agar data  Kemensos ini harus diperbaiki. Caranya, pertama Kemensos harus menyepakati terlebih dahulu  standar kemiskinan yang digunakan. 

" Apakah hendak menggunakan data BPS, BKKBN atau UNDP? Kedua, pengambilan akurasi data harus langsung ke RT-RT setempat yang tahu persis keadaan warganya, bukan menggunakan data BPS yang sudah tidak update lama," tukasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar