telusur.co.id - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengingatkan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menjaga soliditas di tengah munculnya beragam tafsir terhadap pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pidato AHY yang menyinggung bahwa kekuasaan bersifat sementara sebelumnya ditafsirkan sejumlah politikus sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap pemerintah maupun ancang-ancang menuju Pemilu Presiden 2029.
Menurut Saan, partai yang berada dalam koalisi pemerintahan semestinya memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan yang dihadapi pemerintah.
“Kalau ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Saan menilai perdebatan mengenai puas atau tidak puas terhadap pemerintah tidak seharusnya mengganggu kerja koalisi.
“Jadi bukan soal ketidakpuasan atau apa, tapi kita harus sama-sama bertanggung jawab, bersama-sama untuk mengatasi semua persoalan,” ujarnya.
Ia menyinggung sejumlah persoalan yang kini dihadapi pemerintah, mulai dari kebakaran hutan, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga aktivitas erupsi Anak Krakatau.
Menurut Saan, situasi tersebut justru membutuhkan kekompakan politik di antara partai pendukung pemerintah.
“Soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti di internal koalisi ada tafsir yang berbeda,” kata dia.
Meski demikian, Saan menilai pernyataan AHY bahwa kekuasaan memiliki batas waktu merupakan hal yang secara konstitusional wajar.
Ia mengatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden telah dibatasi maksimal dua periode dalam UUD 1945.
Karena itu, NasDem menghormati pidato tersebut sebagai sikap politik Partai Demokrat.
“Terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui ketua umumnya. Kita menghormati dan menghargai saja,” ujar Saan.
Namun, Saan meminta seluruh elite partai koalisi menjaga pernyataan politik agar tidak menimbulkan spekulasi baru yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menurut dia, koalisi membutuhkan kesamaan komitmen untuk mengawal pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
“Sikap-sikap politik itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Polemik bermula dari pidato AHY yang menyatakan bahwa kekuasaan datang dan pergi serta jabatan memiliki batas waktu.
Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus menilai pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai pesan politik kepada koalisi maupun institusi pemerintahan.
Deddy bahkan menduga pernyataan AHY dapat mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan.
Partai Demokrat Membantah Tafsir
Demokrat menegaskan pidato AHY tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis ataupun persiapan menuju Pilpres 2029.
Menurut Demokrat, pernyataan tersebut merupakan ajakan kepada kader untuk memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai.
