telusur.co.id -Komunitas 98 Garis Lucu kembali menggelar forum diskusi publik di Guyonan Cafe bertajuk "98 Menggugat Jilid 2: Anak Muda Berteriak", yang mempertemukan aktivis mahasiswa lintas kampus bersama para Aktivis 1998 untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Diskusi diawali dengan sambutan pembuka dari Aktivis 98 Alex Leonardo, dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Aktivis NocturNo Brahma Heru Pamungkas yang mengangkat tema polemik pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Puisi tersebut menjadi refleksi sejarah sekaligus pengingat pentingnya menjaga semangat reformasi.
Acara dipandu oleh Ignatius Indro, yang mengajak peserta untuk menjadikan forum sebagai ruang bertukar gagasan secara kritis mengenai perjalanan demokrasi Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, para pembicara yang lebih banyak aktivis muda ini menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, persoalan penegakan hukum, pelaksanaan sejumlah program pemerintah, hingga arah demokrasi dan konstitusi di Indonesia.
Hotmartua Simanjuntak, Ketua Umum GHARIS menilai masih banyak persoalan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Semangat reformasi lahir untuk menghadirkan keadilan. Ketika masyarakat masih merasakan banyak ketidakadilan, maka tugas moral kita adalah terus mengingatkan pemerintah agar kembali berpihak kepada rakyat," ujar Hotmartua.
Sementara itu, Deodatus Sunda alias Dendi, Ketua DPD GMNI Jakarta, menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurutnya perlu dikaji secara kritis, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Setiap kebijakan publik harus melalui kajian yang matang. Program yang tidak disusun secara cermat berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diharapkan bagi masyarakat seperti yang sedang terjadi," kata Dendi.
Dari kalangan mahasiswa, Fransisca Angela dari Universitas Atma Jaya menyoroti berbagai kasus hukum yang menjadi perhatian publik.
"Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil. Banyaknya kasus hukum yang mencuat menjadi pengingat bahwa reformasi sektor hukum masih menjadi pekerjaan rumah bersama," ujarnya.
Sementara itu, Ardhyansah, aktivis Jentera, menilai terdapat kecenderungan meningkatnya peran militer dalam berbagai aspek pemerintahan.
"Demokrasi membutuhkan supremasi sipil yang kuat. Kita harus terus mengawal agar prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Ardhyansah.
Aktivis STF Driyarkara, Arif Bobhil, mengingatkan pentingnya menjaga cita-cita reformasi dan konstitusi.
"Reformasi adalah amanat sejarah. Konstitusi tidak boleh diubah hanya demi kepentingan politik jangka pendek ataupun kepentingan kekuasaan. Anak muda harus menjadi penjaga demokrasi," ujarnya.
Sementara itu, John Muhammad, Aktivis 98 dari Universitas Trisakti, menyampaikan optimismenya terhadap gerakan masyarakat sipil.
"Saya masih meyakini banyak Aktivis 98 yang tetap menjaga idealismenya dan tidak terkontaminasi oleh kekuasaan. Ketika rakyat dan mahasiswa bersatu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara konstitusional, perubahan selalu mungkin terjadi termasuk pergantian rezim," katanya.
Sepanjang diskusi, para peserta juga menyinggung berbagai isu nasional yang tengah menjadi perhatian masyarakat, seperti dugaan kasus korupsi di sejumlah lembaga, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memunculkan beragam tanggapan dan polemik di ruang publik.
Forum ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta sejumlah Aktivis 1998, di antaranya Giri, Joshua, Natali, dan tokoh-tokoh gerakan lainnya. Diskusi berlangsung dinamis dengan semangat mempertahankan ruang demokrasi, kebebasan berpendapat, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal perjalanan reformasi.
Menutup acara, Alex Leonardo menyampaikan bahwa forum seperti 98 Menggugat akan terus menjadi ruang dialog terbuka bagi generasi muda.
"Reformasi bukan sekadar peristiwa tahun 1998, tetapi tanggung jawab setiap generasi. Anak muda harus tetap kritis, berani bersuara, dan mengawal jalannya demokrasi melalui cara-cara yang damai, konstitusional, dan bermartabat," tutup Alex Leonardo.*
