telusur.co.id - Kenaikan tajam harga energi non-subsidi memicu kekhawatiran serius di parlemen. Komisi VI DPR RI menyoroti dampak lonjakan harga BBM dan LPG terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang dinilai paling rentan.

Wakil Ketua Komisi VI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyebut kenaikan harga ini berpotensi menekan dunia usaha secara signifikan. Ia menilai lonjakan biaya produksi bisa langsung menggerus keuntungan pelaku usaha kecil hingga menengah.

“Yang kami khawatirkan, kondisi ini bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/4/2026).

Kenaikan harga memang cukup drastis. BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite naik dari Rp14.200 ke Rp23.600, sementara Pertamina Dex kini mencapai Rp23.900 per liter.

Di sisi lain, harga LPG non-subsidi juga ikut meroket. Tabung 5,5 kg di wilayah Jawa dan Bali kini menembus Rp107.000, sedangkan ukuran 12 kg mencapai Rp228.000. Bahkan di kawasan timur seperti Maluku dan Papua, harga LPG 12 kg menyentuh Rp285.000 per tabung.

Menurut Adisatrya, yang juga politisi PDI Perjuangan, kenaikan ini terasa mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Hal tersebut dinilai membuat pelaku usaha tidak punya waktu untuk bersiap menghadapi lonjakan biaya operasional.

Padahal, bagi UMKM, stabilitas harga energi sangat krusial. Kenaikan biaya bahan bakar dan gas otomatis meningkatkan ongkos produksi dan distribusi, yang pada akhirnya bisa memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual atau lebih buruk, mengurangi jumlah karyawan.

Meski demikian, DPR berharap skenario terburuk bisa dihindari. “Mudah-mudahan tidak ada PHK,” tegas Adisatrya.

Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya: apakah akan ada intervensi untuk meredam dampak kenaikan, atau UMKM harus kembali berjuang sendiri menghadapi tekanan biaya yang kian berat.