telusur.co.id - Di penghujung tahun 2025, sebuah babak baru dalam tata kelola pemerintahan dimulai dari jantung kementerian yang menjaga akar jati diri bangsa. Kementerian Kebudayaan, yang baru saja terbentuk, tidak hanya sibuk mengurusi warisan masa lalu, tetapi juga bergerak cepat memagari masa depan organisasinya dengan teknologi mutakhir.
Pada Selasa (31/12/2025), Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara resmi memperkenalkan dua "penjaga digital" kementeriannya: SAMAN (Sistem Manajemen Anti-Fraud) dan BIMAN (Basis Informasi Manajemen Audit). Peluncuran ini bukan sekadar seremoni akhir tahun, melainkan pernyataan perang terhadap praktik korupsi sejak dari hulu.
Langkah Fadli Zon ini seolah ingin membuktikan bahwa kementerian baru bisa berlari lebih kencang. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan berhasil membangun sistem pengawasan mandiri yang diklaim sebagai yang pertama di lingkungan kementerian di Indonesia.
"Ini sejalan dengan semangat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pencegahan serta pemberantasan korupsi," ungkap Fadli Zon di sela acara. Baginya, integritas tidak bisa lagi hanya ditegakkan melalui tumpukan berkas administratif, melainkan harus berbasis data dan analisis risiko yang tajam.
Aplikasi SAMAN dirancang khusus untuk mendeteksi langsung modus-modus kecurangan yang mungkin muncul, sementara BIMAN mentransformasi proses audit menjadi elektronik (e-audit). Dengan kedua sistem ini, setiap rupiah yang dialokasikan untuk kemajuan budaya diharapkan dapat terpantau secara transparan dan akuntabel.
Suasana sosialisasi antikorupsi tersebut terasa kental dengan semangat perubahan. Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana, menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak sosial dan ekonomi masyarakat.
"Aplikasi anti-fraud ini dikerjakan hanya dalam waktu empat bulan sejak September 2025," lapor Fryda. Kecepatan ini menunjukkan urgensi kementerian dalam membangun ekosistem pengawasan yang inklusif, di mana setiap pegawai memiliki peran aktif menjaga marwah organisasi.
Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Wakil Menteri Giring Ganesha, Staf Khusus Presiden Yovie Widianto, hingga pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, memberikan sinyal kuat bahwa inovasi ini mendapat dukungan lintas sektoral.
Peluncuran SAMAN dan BIMAN menandai pergeseran peran Inspektorat Jenderal. Mereka kini tak lagi sekadar menjadi watchdog atau pengawas yang mencari kesalahan, tetapi menjadi agen perubahan. Fokusnya kini adalah memastikan program kementerian tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa kebocoran anggaran.
Namun, secanggih apa pun teknologi yang dibangun, Fadli Zon mengingatkan bahwa komitmen manusia adalah kuncinya. "Aplikasi ini dirancang untuk memastikan setiap proses berjalan transparan, namun tetap diperlukan komitmen integritas dari seluruh jajaran," tutupnya.
Dengan sistem pengawasan berbasis teknologi ini, Kementerian Kebudayaan mencoba menitipkan sebuah pesan: Bahwa melestarikan budaya bangsa harus dimulai dengan melestarikan budaya jujur di dalam pemerintahan. [ham]
