telusur.co.id - Komisi IV DPR RI menyoroti harga beras yang masih tinggi meski pemerintah mengklaim memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet mempertanyakan efektivitas stok besar tersebut dalam mengendalikan harga. Sebab, mayoritas gabah nasional justru masih berada di tangan swasta.

“Apakah harga ini terjadi karena memang swasta menguasai gabah kita? Karena bagaimanapun yang diserap pemerintah itu relatif kecil,” kata Slamet dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian, Rabu (2/9/2026).

Kecurigaan itu kemudian dibenarkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mengungkapkan, sekitar 90 persen gabah nasional dikuasai swasta, sedangkan pemerintah melalui Bulog hanya sekitar 10 persen.

“Benar yang dikatakan, swasta memainkan 90 persen. Untung kita punya 10 persen, kalau dulu 2-5 persen. Sekarang stok kita 5 juta ton,” ujar Amran.

Besarnya dominasi swasta dinilai menjadi salah satu persoalan dalam upaya pemerintah menekan harga beras.

Slamet menjelaskan, ketika pelaku usaha membeli gabah petani di atas harga pembelian pemerintah Rp 6.500 per kilogram, biaya produksi mereka ikut meningkat. Akibatnya, ruang untuk menurunkan harga beras menjadi semakin sempit.

“Kalau dia membeli harga gabah di luar Rp 6.500, tentu logika bisnis HPP naik. Kalau dipaksa turun, mereka tidak mau rugi,” ujarnya.

Karena itu, Slamet mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengandalkan kewenangan untuk memaksa harga turun.

Menurut dia, pemerintah perlu memperbesar penguasaan stok dengan meningkatkan penyerapan gabah petani. Konsekuensinya, anggaran penyerapan juga harus ditambah.

“Solusinya tidak hanya penggunaan kekuasaan, tapi perlu solusi yang win-win. Barangkali stok pemerintah ditingkatkan, penyerapan berarti harus ada anggaran tambahan sehingga persentasenya bertambah,” kata Slamet.

Amran mengatakan pemerintah tetap harus menjaga harga gabah petani agar tidak jatuh di bawah Rp 6.500 per kilogram. Jika harga turun di bawah level tersebut, petani berpotensi menanggung kerugian.

Namun, ia juga mengakui persoalan beras tidak berhenti pada harga gabah. Struktur industri penggilingan disebut turut menekan rantai pasok.

Amran menyebut terdapat sekitar 161.000 penggilingan kecil. Sementara kapasitas penggilingan nasional mencapai sekitar 100 juta ton, jauh di atas volume gabah yang digiling sekitar 65 juta ton.

“Masalah besarnya ada penggilingan kecil 161.000, kemudian kapasitas 100 juta ton, padahal gabah yang digiling 65 juta ton,” kata Amran.

Menurut dia, ekspansi penggilingan besar dan menengah perlu dikendalikan agar tidak menggerus pasokan bahan baku bagi penggilingan kecil.

Persoalan harga beras sebelumnya juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Agustus 2026, beras mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42 persen dan menyumbang inflasi sebesar 0,02 persen.

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp 14.213 per kilogram, naik 1,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 5,52 persen secara tahunan.

Kenaikan itu terjadi ketika pemerintah pada saat yang sama mengklaim memiliki stok beras hingga 5 juta ton, sementara penguasaan gabah nasional masih didominasi swasta.