telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menyoroti eksistensi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sehat dan menjadi beban fiskal daerah. Sebab, itu bertentangan dengan komitmen efisiensi pemerintahan Prabowo yang bertujuan hendak mengalihkan dana efisiensi tersebut untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah.

"Soal BUMD, kami dari partai Gerindra sangat menitip karena Pak Presiden sangat konsentrasi terhadap efisiensi ini, nah sering kali BUMD ini sangat tidak efisien," kata Bahtra dalam Raker dan RDP antara Komisi II DPR dengan Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia di hari Kedua, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025)

"Nah, maka dari itu perlu penataan kedepan, jangan sampai pemerintah pusat gencar-gencarnya melakukan efisiensi agar pembangunan kita tetap sasaran, tapi disisi lain, kita juga didaerah melakukan pemborosan anggaran melalui BUMD yang tidak sehat," sambungnya. 

Bahtra menyampaikan, salah satu bukti BUMD baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menjadi beban fiskal daerah adalah karena seringkali pemerintah daerah memberikan penyertaan modal daerah (PMD), tetapi BUMD-nya tidak produktif dan tak sehat secara fiskal.

Bahkan, BUMD dikelola secara tidak profesional. Karena sering kali yang menjadi komisaris dan direksi adalah mereka yang dipilih karena kedekatan emosional dan kepentingan politik pasca pilkada.

"Mungkin daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sering kali melakukan PMD penyertaan modal daerah, tetapi BUMD yang diberi PMD ini tidak produktif," jelasnya.

Oleh karena itu, Legislator dapil Sulawesi Tenggara tersebut mengusulan kepada Kemendagri dan Kepala Daerah agar membubarkan BUMD yang tidak sehat dan yang menjadi beban fiskal daerah. 

"Kecuali BUMD yang penugasan khusus misalnya menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat misalnya PDAM, itu penting diperhatikan. Tapi klo hanya lahan parkir, kemudian merugi itu kan tidak efektif. Atau misalnya apa yang disampaikan Gubernur Sulut tadi tentang BUMD yang penugasan ekonomi khusus," jelasnya.

Untuk itu, Bahtra berharap kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia untuk memaksimalkan BUMD agar berkontribusi positif bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer ke daerah.

"Kami menitip betul kepada para gubernur yang baru dilantik ini akan bekerja dengan semangat dengan giat dan kita tidak ragukan lagi lah kemampuannya, karena rata-rata punya pengalaman, ada yang jendral, mantan anggota dewan dan ada juga yang pernah menjadi kepala daerah," tutupnya.[Nug] 

Laporan: Dhanis Iswara